CURUP, CE - Pelaksanaan hearing yang dijadwalkan panitia khusus (pansus) covid-19 DPRD Rejang Lebong, akhirnya terealisasi. Ini setelah para Camat menghadiri hearing Pansus pada Rabu kemarin.
Pantauan CE dalam hearing ini diikuti dari Camat Curup, Curup Utara, Curup Selatan, Curup Timur, Curup Tengah, Bermani Ulu, Bermani Ulu Raya dan Selupu Rejang. Disisi lain Pansus covid 19 DPRD menyebutkan jika instansi pemerintah dalam penanganan covid bekerja dengan tidak sinkron dan cendrung terburu- buru. Pasalnya dari penjelasan Camat jika data bantuan sama sekali tidak melibatkan pihaknya selaku perpanjangan tangan dari pemerintah daerah, yang seyogyanya mereka mengetahui lebih jelas situasi dan kondisi dilapangan saat ini.
"Wajar jika cukup pusing, karena OPD dan Kecamatan saja tidak sinkron dan cendrung egois, ingin menjalankan sendiri," sampai Koordinator Pansus DPRD Rejang Lebong, Mahdi Husen SH, Rabu (24/6) kemarin.
Dikatakan, jika bantuan tersebut dalam penjelasan Camat hanya mampir dengan data yang diberikan OPD. Dimana ada bantuan yang paling membuat mereka pusing yakni bantuan dari Disnakertrans yang membuat kecemburuan sosial luar biasa, yang membuat mereka tidak dapat menjelaskan kenapa data penerima satu Kartu Keluarga (KK) mendapat hingga lebih dari satu orang dan ada yang tidak mendapat sama sekali.
"Yang mana seharusnya, data yang paling benar itu ada pada pihak Kecamatan, yang baru dari Desa dan Kelurahan, wajar saja mereka pusing," ungkapnya.
Apapun yang disampaikan Camat lebih jauh disampaikan Mahdi, akan menjadi dasar pihaknya dalam melanjutkan kinerja pansus. Serta sebagai bahan pertimbangan untuk memberikan rekomendasi, yang mana pihaknya tetap berhadapan jika memang ada bantuan yang kedua, hal ini benar - benar terverifikasi, sehingga bantuan terdistribusikan tepat sasaran kemasyarakat.
"Dimana camat sendiri sudah menjelaskan apa situasi didaerah mereka masing - masing, prihal yang terjadi dan bagaimana bantuan itu diberikan, termasuk mekanismenya," ujarnya.
Sementara itu Camat Curup Tengah Zulkarnain menyampaikan, jika bantuan yang pada pihaknya bersifat hanya penitipan dan sementara. Baik bantuan dari DKP, Disnakertrans dan juga yang lainnya. Dimana yang paling membuat pihaknya kewalahan yakni bantuan Disnakertrans. Pasalnya dua hari sebelum lebaran masuk pada pihaknya berton - ton beras dengan data dari Disnakertrans, lalu disitribusikan ke Kelurahan dan Desa.
"Kami dalam mendistribusikan juga cepat. karena tidak berani berlama - lama, soalnya beras sebanyak itu tidak ada yang menjaga malam, dan tidak ada anggaran atau uang untuk menjaganya, sehingga kami distribusikan lebih cepat dan yang tidak terserap kami kembalikan ke Nakertrans," ungkapnya.
Pihaknya hanya berharap jika memang ada bantuan data tersebut harus diverifikasi, seperti yang dilakukan saat ini, dan jika memang ingin melibatkan kecamatan baiknya diberikan uang jaga malam, dan ditambahkan uang transportasi ke masing - masing desa, jangan mentah saja diturunkan, karena kasihan pihak desa harus mendapat uang dari mana untuk mengakutnya, belum lagi data yang masih diprotes oleh warga.
"Sudah capek, hampir ribut pula karena data yang kurang jelas dan pas, yang mana kami tidak menolak ada bantuan lewat kami, namun ada konsekwensinya, data tidak bakal jadi ribut, ditambah dengan data itu valid," pungkasnya.
Dari pantauan wartawan CE, hampir seluruh Camat yang hadir menyampaikan hal serupa. Dimana jika, pihak kecamatan hanya bersifat transit saja dari OPD yang memberikan bantuan, dengan disulitkan oleh data penerima yang tidak valid dan tidak ada kreteria yang jelas dalam penerima. (CE1)