CE ONLINE - DPRD Rejang Lebong meminta pada pemerintah desa (Pemdes) untuk tetap konsisten dalam menjalankan pemerintahan desa. Terutama baik dalam bidang administrasi ataupun pelayanan dan tugas dalam pembangunan desa dalam seluruh aspeknya. Tentunya tanpa melihat adanya persoalan yang tengah dihadapi saat ini, seperti yang disampaikan Ketua Komisi I DPRD Rejang Lebong Hidayatullah.
"Terlepas adanya persoalan yang dihadapi dalam administrasi ataupun yang lain mereka harus konsisten dalam menjalankan tatanan pemerintahan, jangan sampai ada pihak-pihak yang dirugikan terlebih masyarakat dan juga negara," sampainya.
Dengan itu mengimbau dan mempersilahkan desa Lubuk Kembang untuk mencairkan susuai dengan aturan dan mekanisme yang harus mereka jalani, baik adanya musyawarah khusus ataupun yang lainnya, untuk tidak menghambat proses kegiatan yang lainnya, yang harus dilaksanakan pemerintah desa.
"Terlebih ada solusi musyawarah khusus, silahkan libatkan seluruh elemen masyarakat, sepakati, lalu sampaikan, lengkapi administrasinya, cairkan anggaran dan resaliasikan sesuai peruntukan," terangnya.
Pihaknya sendiri enggan melihat dengan adanya sejumlah hambatan atau ketakutan pihak desa dalam mencairkan atau adanya masyarakat yang terus mempersalahkan persoalan tersebut. Hal ini jangan sampai dengan tidak terelasasikan anggaran desa sesuai dengan peruntukannya justru akan merugikan masyarakat itu sendiri ada anggaran yang bisa dipergunakan untuk meningkatkan kemajuan desa justru tidak tereliasasi.
"Jatuhnya jika tidak dicairkan, kita dirugikan DD dan ADD satu tahun anggaran, yang sudah bagus, terbuatkan dengan jalan dan juga drainase desa itu sendiri dan dampat dinikmati oleh banyak masyarakat," ungkapnya.
Serta adanya persoalan seperti ini pihaknya minta untuk dijadikan pelajaran untuk desa lain dalam mengelola dan menjalankan pemerintahan di desa, serta untuk menghindari masalah yang serupa ataupun permasalahan lain, pihaknya minta pada pemerintah desa untuk bertanya dan berkoordinasi pada pihak inspektorat Rejang Lebong atau lembaga yang lain dalam bidangnya.
"Ini agar pengelolaan anggaran yang ada di desa tidak harus menjadi persoalan baru," pungkasnya. (CE1)
IKUTI JUGA AKUN MEDSOS CE DIBAWAH INI: