CE ONLINE - Persoalan konflik sosial yang disorot Kemenko PMK RI dan mendominasi di Provinsi Bengkulu saat ini adalah masalah sengketa lahan. Ini sebagaimana diungkapkan Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Penanggulangan Bencana (P2WPB) Kemenko RI, Mayjend TNI (Purn) Dody Usodo HGS.
"Indikasi konflik yang menonjol di Provinsi Bengkulu ini di picu masalah sengketa lahan," sampainya.
Provinsi Bengkulu sendiri, disebutkannya saat ini masuk dalam peringkat ke 13 secara nasional dalam penanganan konflik sosial. Diakui pensiunan TNI berpangkat dua melati ini, untuk penanganan konflik sosial khususnya terkait sengketa lahan di Provinsi Bengkulu sudah baik.
"Tapi untuk penanganannya cukup bagus, seperti kita lihat tadi indikatornya dari 34 provinsi, Bengkulu berada pada peringkat 13 upaya dalam penanganan konflik sosialnya," ungkap Dody.
Terpisah Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Bengkulu, Khairil Anwar mengatakan, pihaknya sudah memiliki tim terpadu yang berasal dari berbagai elemen masyarakat baik dari instansi vertikal maupun instansi pemerintah.
"Kita sudah mengaktifkan tim terpadu untuk menyelesaikan masalah konflik sosial walaupun terbatas anggaran. Namun kita tetap jalan dan melibatkan semua tim yang berasal dari berbagai instansi vertikal maupun pemerintah daerah," ungkapnya.
Untuk koordinasi dengan tim yang ada di kabupaten dan kota, Khairil menyebutkan bahwa pihaknya terus berkomunikasi dan mendorong Tim Penanganan Konflik Sosial (PKS) agar tetap solid menjalankan tupoksinya.
"Kita secara intensif terus mendorong Tim PKS yang ada di Kabupaten/Kota untuk selalu mengaktifkan kegiatannya dalam menangani permasalahan sosial yang ada di wilayahnya masing-masing," pungkasya. (CE2)
IKUTI JUGA AKUN MEDSOS CE DIBAWAH INI: