CE ONLINE - Rencana realisasi pembangunan rel kereta api, dari Pulau Baai Kota Bengkulu menuju Kota Padang Kabupaten Rejang Lebong, masih terkendala status BUMD Bengkulu Impor Expor (Bimex). Meskipun demikian Direktur Utama Bimex, Ir. Frentindo mengatakan, kerjasama dengan sejumlah pihak untuk pembangunan proyek strategis nasional itu tetap terus dijajaki.
Untuk saat ini cuma status badan usaha Bimex inilah yang menjadi kendala. Karena sama-sama diketahui Peraturan Daerah (Perda) perubahan status ini belum rampung dibahas Pansus di DPRD Provinsi Bengkulu.
"Kita terus menjajaki rencana pembangunan rel kereta api tersebut," sampainya.
Menurutnya, pembangunan rel kereta api, Bimex sebagai investor yang dalam perjalanannya nanti tetap menggandeng investor dari luar. Sebelumnya penjajakan kerjasama sudah dilakukan dengan Pasific Group.
"Sayangnya karena sesuatu hal ditambah kondisi pandemi Corona Virus Disease (Covid-19), kerjasama itu tidak bisa dilanjutkan," ujar Frentindo.
Frentindo mengatakan, atas saran dari Pemprov, pihaknya komunikasi dengan PT. POS Group. Sedangkan dengan PT. Trans Rentang Nusantara (TRN) sudah dilakukan, yang sejauh ini telah tertuang dalam nota kesepahaman.
"Kita menargetkan Desember mendatang, kerjasama dengan PT. POS Group ini juga bisa dituangkan dalam nota kesepahaman juga," ungkapnya.
Disisi lain, Frentindo menambahkan, sebenarnya terkait rencana pembangunan rel kereta api itu, juga ada investor dari Australia dan Belanda yang tertarik. Sayangnya mereka tidak bisa ke Indonesia, lantaran dilarang negaranya masing-masing.
"Yang melatarbelakangi karena pandemi Covid-19 ini, dimana sejumlah negara lain melarang warganya masuk ke Indonesia," kata Frentindo.
Lebih jauh dikatakannya, pembangunan rel kereta api ini termasuk proyek strategi nasional, maka dari itu pihaknya juga menargetkan dapat terealisasi segera. Sejauh ini untuk Feasibility Study (FS) atau studi kelayakan sudah ada.
"Untuk pembangunan rel kereta api ini total anggaran yang dibutuhkan sekitar Rp 27 triliun, khusus rel kereta apinya saja sekitar Rp 13,5 triliun," pungkasnya. (CE2)