CE ONLINE - Indeks Literasi Keuangan masyarakat Bengkulu terbilang saat ini masih sangat rendah. Semua ini diketahui berdampak pada akses dan pengelolaan keuangan masyarakat.
Selain itu, masyarakat juga tidak memiliki perencanaan dan tujuan keuangan yang baik, penempatan instrumen investasi yang tidak tepat serta rentan terjebak oleh praktik investasi bodong.
"Kita menginstruksikan kepada TPAKD Provinsi Bengkulu bersama OPD teknis, pihak lembaga keuangan dan instansi terkait lainnya, melaksanakan upaya peningkatan literasi dan akses keuangan masyarakat," sampai Gubernur Bengkulu, Dr H Rohidin Mersyah.
Dikatakannya, terkait peningkatan literasi keuangan masyarakat ini, upaya menghilangkan kesenjangan akses terhadap lembaga keuangan antara masyarakat desa dan kota. Kemudian kesenjangan akses dan aspek kontrol terhadap industri jasa keuangan antara laki-laki dan perempuan serta kesenjangan yang terjadi antara generasi old dengan generasi milenial harus menjadi perhatian TPAKD Provinsi Bengkulu dan pihak terkait.
Selanjutnya terhadap 3 program unggulan TPAKD Provinsi Bengkulu harus betul-betul diaplikasikan ke tengah masyarakat dengan menunjuk langsung eksekutornya. Selain itu, terlaksana dengan baik akses keuangan bagi perangkat desa/ pembukaan rekening bank melalui Dinas PMD Provinsi Bengkulu.
"Jadi simpul-simpul seperti ini, di samping akan meningkatkan indeks literasi keuangan, akses keuangan akan semakin besar, juga akan berujung pada tertib administrasi pemerintah, sehingga juga bermuara pada akuntabilitas dan tercapainya good governance," ujar Gubernur.
Di sisi lain, kata Gubernur Bengkulu Rohidin, melaksanakan optimalisasi 1 pelajar/ mahasiswa 1 rekening yang menerima Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan program bidik misi.
"Tentu target kita bisa dieksekusi di lapangan sehingga masyarakat betul-betul bisa menggunakan akses jasa keuangan ini secara benar dan meninjau angka literasi kita. Termasuk dengan rekening pelajar yang kalau bisa dikenalkan mulai dari tingkat PAUD, terutama sektor jasa keuangan dan asuransi sampai ke perguruan tinggi," imbuhnya.
Sementara itu, terhadap 3 program TPAKD Provinsi Bengkulu 2021, yaitu percepatan akses pengurus masjid supaya memiliki rekening di bank sehingga pembayaran honor imam, bilal dan khatib bisa terkoneksi dan terintegrasi secara baik. Selanjutnya percepatan asuransi tani nelayan dan ternak serta percepatan perluasan akses keuangan lainnya, sehingga akses keuangan meningkat lebih dari 75 persen dan masyarakat terbebas dari praktek rentenir.
"Maksud saya bagaimana posisi pengguna jasa keuangan leasing ini, juga hak-haknya harus dilindungi. Dan kita perlu sosialisasi bersama sehingga masyarakat betul-betul aman menggunakan jasa keuangan leasing ini," pungkasnya.