CE ONLINE -Pemprov Bengkulu berharap organisasi profesi Independen Pekerja Sosial Profesional Indonesia (IPSPI) Provinsi Bengkulu dapat berkolaborasi bersama pemerintah. Terutama dalam mengatasi permasalahan sosial, salah satunya yakni terkait dengan penekanan angka kemiskinan.
"Saya harap pengurus IPSPI Provinsi Bengkulu dapat menjadi agen perubahan dalam menekan angka kemiskinan, sehingga visi mewujudkan Bengkulu Maju, Sejahtera dan Hebat dapat terlaksana lebih cepat," ungkap Sekda Provinsi, Hamka Sabri.
Dalam penanggulangan kemiskinan, pemerintah saat ini telah menyelenggarakan berbagai program untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Upaya ini dilakukan melalui serangkaian program perlindungan sosial skala nasional yang mencakup 40 persen masyarakat berpendapatan terendah.
"Di antaranya, Program Bansos Pangan, Program Keluarga Harapan (PKH), Program Indonesia Pintar (PIP) yang disalurkan melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Program Indonesia Sehat (PIS) yang disalurkan melalui Kartu Indonesia Sehat (KIS)," sampainya.
Dikatakan Hamka, sesuai amanat undang-undang, peran masyarakat baik perorangan, kelompok dan lembaga memiliki hak dan kesempatan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
"Karena di negara manapun, tidak ada pemerintah yang bisa menyelesaikan permasalahan sosial sendiri, untuk itu perlu kolaborasi bersama masyarakat," ujarnya.
Sementara itu dari data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi selama tahun 2020 lalu jumlah warga miskin di Provinsi Bengkulu mengalami peningkatan. Dikatakan Kepala BPS Provinsi, Ir Win Rizal ME hal tersebut dipacu dengan melonjaknya kasus covid - 19 mulai masuk di Provinsi Bengkulu, yang bahkan hingga Juni 2021 ini masih berlangsung.
"Pelonjakan angka kemiskinan terjadi akibat adanya pandemi Covid-19 yang melanda. Ini terjadi hampir di semua daerah," katanya.
Sebelumnya Anggota Komisi IV DPRD Provinsi, Zainal S.Sos menyatakan bahwa terjadi pergerakan ekonomi yang mundur selama masa pandemi Covid-19 berlangsung. Namun untuk peningkatan kemiskinan terbesar dari data BPS lebih besar di daerah pedesaan.
"Sedangkan kawasan pedesaan itu sumber mata pencariannya dari bertani dan kebun. Berarti pasar kita yang tidak berjalan dengan baik, artinya hasil komoditas pertanian yang dijual dipasar tidak dapat dipasarkan secara baik. Artinya pemerintah jarus menyiapkan strategi khusus untuk menyelesaikan permasalahan ini," singkatnya. (CE2)
Ingin Berlangganan Koran? Hubungi Kontak Whatsapp +62 821-7863-9651
IKUTI JUGA AKUN MEDIA SOSIAL CE DIBAWAH INI: