CE ONLINE - Jumlah penduduk miskin di Provinsi Bengkulu pada Maret tahun ini bertambah sebanyak 3.421 orang jika dibandingkan bulan Maret tahun 2020 lalu. Dimana berdasarkan rilis data Badan Pusat Statistik (BPS) Bengkulu, pada Maret tahun ini jumlah penduduk miskin mencapai 306.000 orang atau 15,22 persen. Sedangkan di bulan yang sama pada tahun 2020 lalu penduduk miskin berjumlah 302.579 orang atau 15,03 persen.
"Untuk di Sumatera saat ini Provinsi Bengkulu menjadi daerah termiskin kedua setelah Aceh," ungkap Kepala BPS Provinsi Bengkulu, Win Rizal.
Dikatakannya bahwa komoditi makanan memiliki peranan dominan terhadap garis kemiskinan, jika dibandingkan komoditi bukan makanan seperti perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan.
"Sumbangan komoditi makanan Maret 2021 tercatat sebesar 74,33 persen, dan meningkat dibanding Maret 2020 yaitu sebesar 73,89 persen," ujarnya.
Lebih jauh ia menyebutkan, persentase penduduk miskin di daerah perkotaan pada Maret 2020 sebesar 14,77 persen naik menjadi 15,10 persen pada Maret 2021. Begitu juga persentase penduduk miskin di daerah perdesaan, Maret 2020 sebesar 15,16 persen naik menjadi 15,28 persen pada Maret 2021. Selama periode Maret 2020–Maret 2021, jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan naik.
"Kenaikannya sebanyak 1.913 orang, yang mana pada Maret 2020 sebanyak 98.550 orang, Maret tahun ini menjadi 100.463 orang. Penduduk miskin di daerah perdesaan meningkat sebanyak 1.508 orang. Sebelumnya 204.029 orang pada Maret 2020, menjadi 205.537 orang pada Maret 2021. Secara umum periode Maret 2017 hingga 2021, tingkat kemiskinan di Provinsi Bengkulu mengalami tren menurun baik dari sisi jumlah maupun persentasenya," ungkapnya.
Sementara itu, pada Maret 2017 persentase penduduk miskin di Provinsi Bengkulu sebesar 16,45 persen dan Maret 2018 turun menjadi 15,43 persen. Penurunan angka kemiskinan juga terjadi pada Maret 2019 sebesr 15,23 persen dan Maret 2020 menjadi 15,03 persen.
Win Rizal mengatakan, perlu dipahami bahwa persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin saja.
Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan.
"Selain harus mampu memperkecil jumlah penduduk miskin, kebijakan pemerintah juga sekaligus harus bisa mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan dari dampak kemiskinan itu sendiri, sehingga nantinya angka kemiskinan bisa berkurang," pungkasnya. (CE2)
Ingin Berlangganan Koran? Hubungi Kontak Whatsapp +62 821-7863-9651
IKUTI JUGA AKUN MEDIA SOSIAL CE DIBAWAH INI: