Selain melakukan pemantauan harga dan stok untuk memastikan kebutuhan tersedia, sebut Sofan, Pemkab juga diminta untuk melaksanakan rapat teknis Tim Pengendali Inflasi Daerah, menjaga pasokan bahan pokok dan barang penting, melaksanakan pencanangan gerakan menanam, melaksanakan operasi pasar murah bersama dinas terkait, melaksanakan sidak ke pasar dan distributor agar tidak menahan barang, berkoordinasi dengan daerah penghasil komoditi untuk kelancaran pasokan, merealisasikan BTT untuk dukungan pengendalian Inflasi, dan memberikan bantuan transportasi dari APBD.
BACA JUGA:Soal TPP ASN 2023, Ini Kata Sekda
BACA JUGA:Pemangkasan Pohon di Rejang Lebong Terhenti, Ternyata Ini Penyebabnya
"Secara umum apa-apa yang diinstruksikan oleh Kemendagri sama saja seperti rapat-rapat sebelumnya. Untuk yang pasar murah kita tunggu instruksi khusus, karena ada dana transfer umum (DTU) yang akan disalurkan pusat ke daerah," terang Sofan.
Pantauan CE, dalam rapat yang digelar di Ruang Rapat Sekda Rejang Lebong tersebut dihadiri oleh Staf Ahli Bupati, Kabag Ekonomi, Bappeda, Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan (Distankan), Dinas Ketahanan Pangan (DKP), Dinas Perhubungan dan instansi lain.