Koordinasi Dulu, Baru Aksi

CURUP, CE - Terkait dengan upaya percepatan pembangunan yang akan dilakukan, Wakil Bupati Rejang Lebong H. Iqbal Bastari SPd MM meminta kepada para pejabat SKPD untuk terus melakukan koordinasi. Terlebih lagi koordinasi lintas SKPD.

"Saya minta para kepala SKPD untuk mengedapankan pola koordinasi terlebih dahulu sebelum melakukan aksi. Ini agar pembangunan yang dilakukan bisa terkoordinasi dengan baik dan tepat sasaran," kata Wabup.  Wabup juga menyampaikan bahwa untuk kemajuan pembangunan infrastruktur maupun kemajuan dalam mewujud visi dan misi yang sudah dicanangkan, akan banyak pekerjaan yang dilakukan lintas SKPD. Untuk itulah penting dilakukan koordinasi agar kegiatan bisa berjalan dengan baik.

"Contohnya di Dinas Patriwisata punya bangunan yang akan dibangun dalam menunjang program pariwisata. Maka harus koordinasi dahulu dengan Dinas PU yang memahami bagaimana teknis yang harus dikaji. Inilah contoh bentuk koordinasi yang saya maksud," jelas Iqbal. Selain koordinari, lanjut Iqbal, konsulidasi juga harus dilakukan. Konsulidasi ini dilakukan agar setiap langkah yang dilakuakn oleh kepala SKPD tidak menyalahi aturan yang ada.

Iqbal mengatakan apapun yang akan dilakukan karus dikonsultasikan agar banyak mendapat  masukan untuk kebijakan yang akan dibuat. Konsultasi itu berupa meminta petunjuk kepada pihak yang lebih mengetahui dan berpengalaman. "Apapun itu dikonsultasikan. Jangan langsung memgambil tindakan. Kasarannya jika sudah dikonsultasikan dan ada hal tersebut yang salah maka bukan hanya satu orang saja yang punya beban kesalahan itu," sampainya.

Terakhir jika sudah dikoordinasikan dan sudah dikonsultasikan maka pada saat  melakukan aksi pembangunan dan program tentunya akan mendapatkan hasil yang  baik. Sebab pembangunan yang dilakukan sudah melalui tahapan dengan sangat ketat, sehingga kelalaian kerja bisa diminimalisir. "Kordinasi dan konsulidasi yang manjadi penentu dari aksi," terangnya.

Senada disampaikan Sekda Rejang Lebong RA Denni SH MM. Bahwasanya koordinasi tersebut perlu dilakukan karena tidak seluruh pekerjaan bisa dikerjakan oleh Bupati, Wabup ataupun dirinya. "Tidak seluruh bahan dikuasai. Dengan dikordinasikan terlebih dahulu maka jika ada kebijakan yang dirasah salah bisa dikoordinasikan ulang. Jangan semuanya ditelan mentah-mentah," katanya. (CE1)