TPP Rp 60 M, Masuk APBD-P

CURUP, CE - Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) di Kabupaten Rejang Lebong mencapai Rp 60 Miliar. Jumlah tersebut setelah dilakukan perhitungan akan kebutuhan belanja pegawai melalui TPP.

"Kita sempat hitung-hitung, dalam satu tahun sebesar itu yang kita butuhkan atau harus keluarkan," ungkap Sekda Kabupaten Rejang Lebong, RA Denni SH MM. Dikatakan Sekda, pemberian TPP untuk PNS yang ada di Kabupaten Rejang Lebong tersebut belum bisa dilakukan saat ini. Karena memang untuk pembayaran TPP ini belum ada dalam APBD murni Kabupaten Rejang Lebong tahun 2017.

"Sehingga nanti akan kita usulakan pada APBD Perubahah Kabupaten Rejang Lebong tahun 2017," sampainya. Untuk besaran TPP PNS yang ada di Kabupaten Rejang Lebong sendiri, dijelaskan Sekda bervariasi baik berdasarkan jabatan yang dimiliknya atau juga berdasarkan kinerja yang dilakukan seorang PNS. Oleh karena itu pihaknya berharap dengan adanya TPP di Kabupaten Rejang Lebong nanti, bisa meningkatkan kinerja pegawai.

"Dengan adanya TPP ini, kita berharap bisa meningkatkan kinerja dan disiplin PNS kita bisa meningkat," harap Sekda. Saat ditanya apakah TPP ini nanti akan membebani keuangan daerah. Secara tegas Sekda memastikan bahwa usulan TPP ini pasti akan membebani keuangan daerah. Hanya saja menurut Sekda, terkait dengan pengadaan TPP di setiap daerah sendiri merupakan kebijakan yang diberikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sehingga membebani atau tidaknya terhadap keuangan daerah, TPP memang harus dianggarkan.

"Ini sudah kebijakan KPK, sehingga memang harus kita anggarkan," terang Sekda. Disisi lain Sekda juga mengakui bahwa tidak semua PNS di Kabupaten Rejang Lebong akan mendapatkan TPP ini, terutama untuk para guru. Karena menurut Sekda saat ini guru sudah mendapat penghasilan tambahan dari yang namanya sertifikasi guru, sehingga menurutnya guru tidak akan mendapatkan TPP tersebut. "Untuk guru karena sudah mendapat sertifikasi, sehingga kedepannya mereka tidaka akan mendapatkan TPP," tandasnya.(CE1)