CE ONLINE - Anggota komisi I DPRD Provinsi Bengkulu Septy Yuslinah S.Pd mengatakan bahwa saat ini banyak masyarakat yang sudah tidak menghiraukan lagi dengan protokol kesehatan Covid-19. Sehingga ia khawatir nanti hal tersebut akan berdampak dalam pelaksanaan Pilkada serentak 9 Desember 2020 mendatang.
"Kemarin saya melakukan hearing dengan direktur Rumah Sakit M Yunus. Ternyata penambahan kasus ini terjadi dikarenakan kepatuhan masyarakat kurang," sampainya.
Septi mengatakan hal tersebut saat ini menyebabkan pihak Satgas dan rumah sakit kewalahan. Dalam menangani pasien Covid-19 belum lagi ditambah menangani pasien umum lainnya. Ia mengatakan, untuk antrean test swab di rumah sakit M Yunus mencapai 400-an orang, sementara kesanggupan daripada rumah sakit ini hanya 180 orang saja. Ini sudah jelas sekali kepatuhan masyarakat sangat di perlukan dalam memutuskan mata rantai Covid-19.
"Kita sama-sama melihat masyarakat contoh di pasar banyak yang tidak menggunakan masker dan melanggar prokes Covid-19. Belum lagi pada masa sekarang ini kita dalam tahapan kampanye baik itu Pilgub maupun Pilbub, maka dari itu perlu penindakan tegas dalam pengaplikasian Pergub nomor 22 tahun 2020 tersebut," ujarnya.
Menanggapi hal tersebut, KPU Provinsi Bengkulu Senin (26/10) pagi melalukan koordinasi kepada Dinkes Kabupaten Kota untuk pembentukan Posko Kesehatan di seluruh kecamatan di Provinsi Bengkulu. Dari data Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu ada 5 Kabupaten berstatus Zona Orange atau berstatus siaga penyebaran covid-19 yaitu Rejang Lebong, Kepahiang, Bengkulu Utara, Seluma, dan Kota Bengkulu.
Komisioner KPU Provinsi Bengkulu Darlinsyah, mengatakan, Posko Kesehatan bentukan KPU dan Dinas Kesehatan Kabupaten Kota akan dibangun pada h-1 Pencoblosan. Untuk difokuskan pada pemilih yang memiliki gejala sakit dan khususnya adanya gejala Covid-19.
"Nanti kita ada rencana pembangunan posko kesehatan KPU dan Dinas Kesehatan Kabupaten kota nantinya fokus utama adalah terhadap mata pilih yang sedang sakit agar cepat dilakukan penganan di Posko yang dibentuk," ungkapnya.
Darlinsyah mengatakan, Pilkada tahun ini merupakan suatu tantangan bagi KPU mengingat dilaksanakan pada pandemi Covid-19. Selain menjadi tantangan, dalam pelaksanaan Pilkada di tengah pandemi jangan sampai ada klaster baru penyebaran Covid-19.
"Terutama kami (KPU) selaku penyelenggara ini nantinya jangan sampai ada klaster baru penyebaran Covid-19. Maka dari itu kami selalu menghimbau kepada seluruh paslon baik itu Pilgub maupun Pilbub dapat menjadi contoh dan mampu bekerja sama dengan KPU," pungkasnya. (CE2)
IKUTI JUGA AKUN MEDSOS CE DIBAWAH INI: