CE ONLINE - Menurut Gubernur Bengkulu, Dr H Rohidin Mersyah, upaya pemulihan ekonomi di tengah pandemi Covid-19, menu jasa keuangan bagi pelaku usaha dan masyarakat selaku konsumen di setiap daerah memerlukan penyesuaian. Yakni sesuai dengan kondisi UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) dan pemahaman masyarakat setempat.
Gubernur menyebutkan, dalam hal memberikan akses kredit, pihak perbankan juga harus memberikan penjelasan atau sosialisasi kepada UMKM dan masyarakat. Bahkan jika diperlukan melakukan pendamping intensif mulai dari pengajuan kredit permodalan hingga pembinaan berkelanjutan.
"Karena selama ini kalau hanya diumumkan, kadang masyarakat itu tetap tidak memahami cara mendapatkan akses modal itu seperti apa. Tapi kalau memang ada pendampingan, saya yakin geliat UMKM akan lebih produktif," ujarnya.
Di samping itu Gubernur Rohidin juga menegaskan, pemulihan ekonomi disaat pandemi Covid-19 sangat ditentukan dengan kolaborasi dan sinergi 3 variabel penting. Yaitu sektor pelaku usaha, jasa keuangan dan sektor masyarakat/ konsumen. Terlebih sektor pelaku usaha dan konsumen, akan semakin berinteraksi secara timbal balik dengan sektor jasa keuangan.
"Maka di sinilah peran strategis TPAKD memberikan fasilitas dan ruang pembinaan kepada 3 variabel pemulihan ekonomi tersebut," ungkap Gubernur.
Terpisah Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Bengkulu, Tito Aji menyampaikan, keberadaan TPAKD merupakan implementasi dalam rangka meningkatkan inklusi keuangan daerah dan pertumbuhan ekonomi masyarakat.
"Kami dari OJK dan lembaga jasa keuangan daerah di Bengkulu, akan senantiasa memberikan pelayanan akses keuangan terbaik bagi masyarakat dan pertumbuhan ekonomi daerah," ungkap Tito Aji.
Diketahui survey BPS Bengkulu hingga semester III 2020, 84 persen UMKM mengalami penurunan pendapatan, 78,35 persen UMKM mengalami penurunan permintaan karena pelanggan yang terkena dampak Covid-19. Selanjutnya 56,85 persen UMKM di Bengkulu mengalami kendala bisnis akibat tidak bisa beroperasi secara normal, 62,21 persen UMKM mengalami kendala keuangan terkait pegawai dan operasional dan 33,23 persen UMKM melakukan pengurangan jumlah pegawai.
"Selama ini kami melihat tidak ada kepedulian yang nyata terhadap kondisi DAS Kota Bengkulu. Oleh karena itu, dengan sosialisasi ini, semoga adanya rasa peduli terhadap DAS kita, yang merupakan milik kita bersama, milik daerah kita," singkatnya. (CE2)
IKUTI JUGA AKUN MEDIA SOSIAL CE DIBAWAH INI: