Kepala OPD Didesak Sampaikan Penilaian THL

Jumat 08-01-2021,10:11 WIB
Reporter : Sari Apriyanti
Editor : Sari Apriyanti

Ditarget Selesai Sore Nanti

CE ONLINE - Setiap Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu diminta untuk segera menyampaikan penilaian terhadap Tenaga Harian Lepas (THL) yang ada dilingkungan OPD Masing-masing. Ini sebagaimana diungkapkan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi, Diah Irianti kepada sejumlah wartawan, Kamis (7/1) kemarin.

"Sampai saat ini kita masih menunggu Kepala OPD untuk menyampaikan penilaian terhadap para THL," sampainya.

Dikatakan Diah, ada beberapa indikator yang akan dinilai oleh setiap Kepala OPD tersebut. Selai itu juga dipertimbangkan terkait dengan kebutuhan THL yang diperlukan saat ini.

"Beberapa indikator yang dinilai itu seperti loyalitas THL terhadap OPD selama ini, kedisiplinannya dan juga tentu kinerja THL itu sendiri," ujar Diah.

Sementara itu, hingga Kamis kemarin, Diah menyebut baru ada 1 Kepala OPD yang menyampaikan hasil penilaiannya. Namun karena dalam laporan yang di sampaikan kepada pihak BKD tersebut dinilai belum lengkap, maka berkas tersebut sudah dikembalikan untuk kemudian dilakukan perbaikan.

"Untuk laporan Kepala OPD ini, kita target itu paling lambat itu hingga sore besok (hari ini, red) sudah masuk semua," ungkapnya.

Lebih jauh ia menyebutkan, jika berkaca dari tahun sebelumnya, maka kebutuhan THL dilingkungan Pemprov Bengkulu sendiri mencapai 2 ribu orang lebih. Dimana jumlah kebutuhan THL sendiri menurutnya tidak bisa dikira-kira, dan tergantung dengan usulan setiap OPD nantinya.

Sebelumnya Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bengkulu, Drs Hamka Sabri menyebut Pemprov bisa saja menambah atau mengurangi THL atau honorer di lingkungan itu dengan melihat tingkat kebutuhan di masing - masing OPD.

"Jika nantinya OPD masih membutuhkan tenaga yang bersangkutan maka akan diperpanjang. Namun jika tidak maka bisa diberhentikan," ujar Hamka.

Meskipun demikian, kata Sekda, pemberhentian itu berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan. Apalagi hal ini mengangkut keuangan daerah dan kebutuhan OPD.

"Tentu ada penilaian dan tidak sembarangan diberhentikan. Makanya apakah dikurangi, belum tentu juga. Kalau memang diperlukan akan diperpanjang satu tahun lagi," singkatnya. (CE2)

Tags :
Kategori :

Terkait