CE ONLINE - Gubernur Bengkulu, Dr H Rohidin Mersyah ingin memastikan estimasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari pajak Bahan Bakar Minyak (BBM) non subsidi. Maka dari itu ia meminta agar pihak Pertamina memberikan data industri pengguna BBM non subsidi yang ada di Provinsi Bengkulu.
"Kita ingin data industri pengguna BBM non subsidi itu datanya yang real. Ini untuk mengetahui kepastian insentifikasi dan estimasi PAD dari pajak BBM," ungkapnya.
Dikatakannya bahwa, pihaknya juga meminta agar Pertamina menyampaikan data perusahaan diluar Pertamina yang memuat izin niaga umum dalam penyaluran niaga BBM. Ini untuk mengetahui berapa jumkah kuota non subsidi yang beredar.
"Baru selanjutnya nanti data ini akan berkolerasi dengan pajak BBM yang didapatkan," katanya.
Lebih jauh Rohidin juga menyebutkan, akan berkomitmen bersama Pertamina untuk memastikan agar tidak ada lagi antrean panjang, terutama untuk pengguna solar. Terutama untuk kendaraan angkutan usaha seperti truk-truk, yang tentu ini merugikan para pelaku usaha yang ada di Bengkulu.
"Sudah sejak lama kita lihat anrean kendaraan usaha, seperti truk- truk solar ini selalu saja ada. Maka mulai hari ini kita bersam Pertamina komitmen memastikan agar jangan sampai ada antrean panjang," ungkap Rohidin.
Gubernur sendiri juga memastikan akan melakukan ultimatum terhadap seluruh SPBU agar kuota BBM selalu tercukupi.
"Kita juga akan panyau agar SPBU betul-betul menyalurkan BBM sesuai kebutuhan. Kalau sampai ada yang main-main pasti akan kita tindak jelas," pungkasnya. (CE2)
Ingin Berlangganan Koran? Hubungi Kontak Whatsapp +62 821-7863-9651
IKUTI JUGA AKUN MEDIA SOSIAL CE DIBAWAH INI: