CE ONLINE - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu didorong untuk segera merealisasikan dana APBD Provinsi tahun 2021. Terlebih menindaklanjuti instruksi Presiden bahwa apabila ada daerah yang tidak bisa merealisasikan anggaran, maka Menteri Keuangan (Menkeu) akan mengurangi atau menahan dana transfer untuk daerah bersangkutan.
"Makanya kita dari DPRD Provinsi mendorong agar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) setempat segera merealisasikan anggaran dana yang sudah terprogram di dalam APBD tahun ini," sampai Ketua Komisi III DPRD Provinsi Bengkulu, Drs H Sumardi MM.
Dikatakannya bahwa, desakan agar perealisasian anggaran segera dilakukan, karena akan mulai memasuki pertengahan tahun, yang artinya efektifitas pelaksana belanja modal barang dan jasa. Dengan ditandai meningkatnya daya beli dari uang yang beredar di tengah-tengah masyarakat, tinggal 6 bulan lagi. Belum lagi program pembangunan yang tertuang dalam APBD itu, perencanaannya sudah matang.
"Ini sama juga menandakan OPD tidak siap, padahal Gubernurnya sudah lari sekencang-kencangnya, tapi OPD-nya terkesan masih saja santai," ungkap Sumardi.
Lebih jauh ia mengatakan, desakan perealisasian anggaran tersebut karena sistem pelaksanaan dana APBD sudah memasuki digitalisasi, sehingga semestinya tidak ada alasan lambat lagi. Lambatnya perealisasian pembangunan yang berdasarkan data hingga Mei 2021 kurang dari 15 persen itu, diperkirakan karena proses perencanaannya yang belum selesai dan belum disampaikan ke pihak yang melakukan lelang.
"Belum lagi jika ada perbaikan-perbaikan dokumen yang diperkirakan akan kembali menghabiskan waktu lebih kurang sebulan. Jadi, jika terlaksana juga memang sudah sedikit terlambat, sebab dalam proses lelang pasti juga ada sanggahannya yang kembali menyita waktu. Makanya, kita dari DPRD Provinsi mendesak, segera dilaksanakan dan OPD jangan bersifat santai-santai lagi," pungkasnya. (CE2)
Ingin Berlangganan Koran? Hubungi Kontak Whatsapp +62 821-7863-9651
IKUTI JUGA AKUN MEDIA SOSIAL CE DIBAWAH INI: