CE ONLINE - Rencana Pemkab Kepahiang untuk memutus kontrak kerja sama pinjaman daerah kepada PT Sarana Mukti Infrastruktur (PT SMI Persero) bukan lagi isapan jempol, meski sampai dengan saat ini Rencana Pemkab Kepahiang untuk berkomunikasi dengan manajemen PT SMI terhadap rencana tersebut belum juga mendapatkan respon dari Manajemen SMI.
Gambaran rencana tersebut diungkapkan langsung Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kepahiang Rudi Andi Sihaloho, ST, yang menungkapkan jika hari ini Pemkab Kepahiang akan segera melakukan koordinasi dengan PT Bank Bengkulu (BB), terkait dengan tindak lanjut dari penyelesaian ke 3 paket pekerjaan yang sebelumnya telah dibiayai oleh PT SMI.
"Besok (hari ini, red) kami akan mendengarkan ekspos dari BB terkait dengan rencana kita untuk melakukan pinjaman dalam proses penyelesaian 3 paket pekerajaan yang selama ini dibiayai PT SMI," ungkap Rudi.
Pertemuan yang dijadwalkan hari ini sambung Rudi akan membicarakan skema pinjaman daerah dengan PT SMI termasuk berapa kebutuhan anggaran yang dibutuhkan Pemkab Kepahiang guna penyelesaian dari ke 3 paket pekerjaan tersebut. Yang tentunya tegas Rudi juga akan dibicarakan persoalan suku bunga pinjaman yang menjadi kewajiban Pemkab Kepahiang untuk dibayarkan dari pinjaman tersebut.
Berapa asumsi Pemkab Kepahiang akan melakukan pinjaman kepada BB guna menyelesaikan sisa pekerjaan dari 3 paket proyek tersebut ? Dijelaskan Rudi berdasarkan hitungan teknis yang sudah dilakukan pihaknya dari sisa pekerjaan yang masih harus dilanjutkan, Pemkab Kepahiang diperkirakan akan melakukan pinjaman sebesar Rp 48 M.
"Ada 2 opsi, pertama Rp 48 miliar dan yang kedua Rp 38 miliar, semua tergantung dari tindak lanjut usulan penarikan pinjaman kita kepada PT SMI," ujarnya.
Jika PT SMI melakukan pembayaran terhadap Claim Rp 10 miliar dari pekerjaan yang sudah dikerjakan oleh 3 kontraktor hingga sampai dengan pemutusan kontrak pada Desember lalu, maka Sebut Rudi, Pemkab Kepahiang hanya membutuhkan anggaran Rp 38 miliar dan jika claim tersebut tidak ditindak lanjuti PT SMI maka berdasarkan hitungan teknis PUPR maka Kebutuhan anggaran untuk menyelesaikan sisa pekerjaan menjadi Rp 48 miliar.
"Kebutuhan anggaran untuk ke 3 paket pekerjaan itu sebesar Rp 52 miliar, sebelumnya kita sudah melakukan panarikan uang muka sebesar lebih kurang Rp 4 miliar. Artinya hingga selesai pekerjaan itu kita masih butuh Rp 48 milar," tutup Rudi.
Sekedar mengulas Pemkab Kepahiang pada tahun 2019 lalu telah melakukan perjanjian kerjasama pinjaman daerah kepada PT SMI Sebesar Rp 59 miliar. Anggaran tersebut digunakan untuk Pembangunan dan peningkatan jalan pusat pemerintahan-Barat Wetan Sebesar Rp 23, 4 miliar, pembangunan jalan Paket II Cinto Mandi-Langgar Jaya-Damar Kencana Rp. 18,5 miliar dan peningkatan jalan Renah Kurung-Batu Bandung Rp 12, 7 miliar.
Hanya saja dari pagu pinjaman tersebut yang sudah ditarik pemkab Kepahiang baru Rp 4,3 miliar untuk pembayaran uang muka pekerjaan jalan Link I pusat pemerintahan-Barat Wetan Sebesar Rp 23, 4 miliar. Sisanya hingga saat ini masih ditangan PT SMI. (CE7)