CE ONLINE - Mewabahnya pandemi global Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), memaksa pemerintah melakukan refocusing anggaran untuk pembiayaan penanganan dan percepatan wabah. Dampak dari refocusing tidak hanya membuat beberapa kegiatan daerah yang tertunda, lebih dari itu pemerintah juga mengalami kekurangan anggaran untuk dapat membiayai semua kegiatan yang telah tersusun.
Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kepahiang Zamzami Zubir, SE MM, memastikan jika APBD Perubahan Tahun 2021 yang sebentar lagi akan diserahkan ke Pimpinan DPRD Kepahiang, mengalami defisit yang angkanya mencapai Rp 39 miliar.
Ini disampaikan Sekda lantaran dalam rancangan APBD Perubahan nampak kebutuhan lebih banyak ketimbang ketersediaan anggaran yang ada.
"Untuk APBD Perubahan 2021, sudah mulai penyusunan, kemungkinan tidak akan lama lagi bisa kita rampungkan untuk kita serahkan ke Banggar yang kemudian akan dilakukan pembahasan bersama antara TAPD dan Banggar," ungkap Sekda.
Dalam penyusunan APBD Perubahan 2021, tambah Sekda TAPD telah melakukan koordinasi dengan masing masing pimpinan OPD untuk mengajukan kebutuhan anggaran, program dan kegiatan diakhir tahun dimasing masing OPD.
"Yang jelas APBD Perubahan 2021, hasil pembahasan TAPD mengalami defisit yag nilainya mencapai Rp 39 miliar," sebut Sekda.
Hingga dalam pembahasan bersama dengan Banggar nantinya tegas Sekda, harus dilakukan melakukan rasionalisasi kegiatan yang menyesuaikan dengan anggaran yang tersedia. Sehingga defisit anggaan yang mencapai Rp 39 miliar bisa di nolkan.
"Kan tidak boleh defisit, artinya lagi lagi dalam pembahasan APBD perubahan nanti akan banyak lagi kegiatan yang sudah tersusun terpaksa harus dilakukan penundaan," tegasnya.
Yang tentunya tegas Sekda, pihaknya akan mendahulukan kegiatan skala prioritas untuk dapat dikerjakan lebih awal, hingga tahun 2021 berakhir dan melakukan penundaan kegiatan lain untuk dapat menutupi defisit anggaran.
Masih dikatakan Zamzami, berkurangnya anggaran pada APBD Kabupaten Kepahiang bukan tidak mungkin, lantaran banyak terjadinya pengurangan, DAU dari pemerintah pusat, refocusing anggaran yang dipergunakan untuk upaya penanganan covid-19. (CE7)