CE ONLINE - Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Lebong, tampaknya telah mempersiapkan anggaran untuk untuk pengisian 8 Jabatan Petinggi Pratama (JPT) setingkat esolan II dilingkup Pemkab Lebong. Bahkan pihaknya sendiri telah menyediakan anggaran sebesar Rp. 350 juta untuk pelaksanaan kegiatan tersebut.
Plt. Kepala BKPSDM Lebong, Hj. Nelawati, SP, MM saat ditemui diruang kerjanya menyebut jika semua kebutuhan anggaran yang di persiapkan tersebut telah sepenuhnya di pergunakan untuk kegiatan itu.
"Untuk pelaksanaan lelang JPT anggarannya sudah kita siapkan sebesar Rp 350 juta. Anggaran itu sudah termasuk semua kebutuhan untuk melaksanakan pergantian pengisian 8 JPT, " kata Nelawati.
Lebih jauh, ungkap Nela, jika saat ini pihaknya sudah menyiapkan semua regulasi untuk pelaksanaan lelang JPT. Jika pun dalam waktu dekat ini sudah aldiberikan sinyal atau perintah dari pimpinan dalam hal ini Bupati Lebong, Kopli Ansori. Dipastikannya (BKPSDM, red) sepenuhnya sudah siap untuk melaksanakn hajatan tersebut.
"Kalau regulasi pelaksanaan lelang sepenuhnya sudah kita siapkan. Sekarang hanya tinggal mengggu sinyal dari pak bupati saja lagi, kapan lelang ini mau digelar, " ujarnya.
Ditanyai apakah Pemkab Lebong sudah mengantongi izin dari Kemendagri untuk melaksanakan lelang 8 JPT? Ia menjelaskan jika masa jabatan bupati Lebong sudah melewati 6 bulan pasca dilantik, maka sudah tidak perlu mengntongi izin dari Kemendagri untuk melaksanakan lelang. Begitu juga untuk melaksanakan mutasi tidak perlu lagi izin Kemendagri.
"Jadi sekarang Bupati sudah bisa melaksanakan lelang jabatan maupun mutasi ASN tanpa ada izin dari Kemendagri. Karena memang beliau sudah melewati 6 bulan pasca dilakukan pelantikan," tuturnya.
Untuk diketahui 8 OPD yang saat ini masih dijabat oleh Plt yaitu Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian (Diskominfo SP), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Disperindagkop UKM), Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perhubungan (PUPR-Hub), Badan Keuangan Daerah (BKD), Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans), Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) dan Sekretaris DPRD Lebong. Kemudian ditambah dengan jabatan Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan yang saat ini kosong. (CE8)
Ingin Berlangganan Koran? Hubungi Whatsapp +628 2178 6396 51
IKUTI JUGA AKUN MEDSOS CE DIBAWAH INI: