BPOM Bakal Berdiri di RL

CURUP, CE - Kabupaten Rejang Lebong akan memiliki Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM). Ini setelah adanya respon dari pemerintah pusat bahwa akan dibangunkan BPOM perwakilan wilayah II di Rejang Lebong.

Bupati RL DR (HC) H Ahmad Hijazi SH MSi mengatakan bahwa maksud dari pendirian BPOM wilayah II di Kabupaten RL artinya BPOM akan berdiri sendiri sehingga korelasinya akan memudahkan masyarakat RL dalam hal pengawasan obat-obatan, makanan dan sayur mayur di Kabupaten RL.

"Alhamdulillah, RL dapat respon dari Kepala BPOM Pusat sehingga di RL akan dibangun BPOM wilayah II di RL," ujar Bupati usai rapat koordinasi Pemkab RL dengan BPOM Provinsi Bengkulu di ruang rapat Bupati RL kemarin.

Menurutnya, dengan adanya BPOM juga akan mengontrol segala macam persoalan dan pengawasan terhadap produk-produk makanan sehingga tidak jauh-jauh untuk melakukan pengawasan. BPOM ini sendiri nantinya juga bisa dimanfaatkan untuk tiga Kabupaten sekitar yakni Kabupaten Lebong, Kabupaten Kepahiang dan Kabupaten Rejang Lebong sendiri.

"Ini sebagai bentuk kontrol pengawasan terhadap makanan sehingga BPOM ini akan bermanfaat bagi RL khususnya," sampainya. Terkait dengan lokasi akan berdirinya BPOM di RL, pihaknya mengatakan sesuai dengan arahan pihak BPOM lebih ideal jika didirikan berdampingan dengan Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten RL. Karena menurutnya, hal tersebut menyangkut security pada alat. Artinya, alat di dalam BPOM sendiri tidak boleh terkena getaran karena akan berpengaruh.

"Lahannya akan kita siapkan, namun sesuai dengan arahan tadi idealnya BPOM didirikan dekat dengan Dinkes RL yang ada di samping BLKM Kecamatan Selupu Rejang karena menyangkut security pada alat," katanya.

Sementara itu Kepala BPOM Provinsi Bengkulu, Drs Burhanuddin Gumay mengatakan bahwa pendirian BPOM wilayah II di Kabupaten RL juga bisa dimanfaatkan oleh Kabupaten tetangga yakni Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang. Menurutnya, selain melakukan pengawasan terhadap obat-obatan dan makanan, BPOM ini juga berfungsi untuk melakukan pembinaan kepada masyarakat dan mengawasi produk-produk yang dibuat.

"Jadi fungsinya, bukan hanya pengawasan tetapi juga pembinaan. Untuk tahun 2018 seperti kata Bupati maka operasional sudah berjalan," tandasnya.(CE5)

Sumber: