DBH Tak Kunjung Disalurkan, Lebong Berpotensi Defisit Lagi

DBH Tak Kunjung Disalurkan, Lebong Berpotensi Defisit Lagi

LEBONG, CE - Hingga saat ini, Dana Bagi Hasil (DBH) dari Pemprov Bengkulu kepada Pemkab Lebong belum juga disalurkan. Bahkan dampak buruknya, jika tidak disalurkan seperti kemarin maka Kabupaten Lebong berpotensi kembali mengalami defisit anggaran. Seperti yang disampaikan Plt Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Lebong, Erik Rosadi melalui Kabid Pendapatan BKD Lebong Rudi Hartono.
"Ya, kalau misalnya mereka tidak menyalurkan piutang DBH tahun 2019 dan DBH tahun ini, ada kemungkinan kita devisit lagi," tegasnya.
Dijelaskannya bahwa, pihaknya belum mendapatkan Update terakhir dan kalau kemarin sebulan yang lalu memang dijanjikan akan disalurkan usai di perubahan APBD, hanya saja Pemkab Lebong belum memproses itu begitupun dengan Pemprov.
"Kita lihat setelah perubahan ABPD Provinsi, kalau di APBDP mereka tidak transfer yang piutang agak susah juga kita, belum yang tahun 2020 sendiri," ungkapnya.
Menurutnya, piutang DBH yang belum dibayar atau belum disalurkan oleh pihak Provinsi itu senilai Rp 10,5 milliar yang sudah diakuinya bahwa berutang kepada pemkab Lebong yang belum tersalurkan. Kalau dari kantor keuangan Provinsi janjinya setelah perubahan APBD, apakah bulan September atau bulan Oktober pihaknya belum mengetahui secara pasti.
"Kalau mereka tidak transfer piutang tahun 2019 dan 2020 ini, ada kemungkinan defisit lagi. Tapi mudah-mudahan harapan kita mereka sesuai dengan apa yang dijanjikan kepada Kabupaten,"
Terpisah, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lebong Carles Ronsen di ruang kerjanya bahwa anggaran tahun 2020 masih berjalan, namun defisit anggaran terus mengintai. Dengan adanya rasionalisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), tidak menutup kemungkinan tunda bayar akan tetap terjadi tahun 2020 ini.
"Rasanya tahun ini kemungkinan masih ada tunda bayar," katanya.
Dirinya mengungkapkan bahwa, komposisi APBD Lebong dalam beberapa minggu kedepan akan tetap dikawal. Terutama guna meminimalisir angka tunda bayar tahun ini.
"Tapi diupayakan tahun ini tidak ada tunda bayar. Nanti kita lihat dan akan kita bahas dengan pihak TAPD terkait hal tersebut," tandasnya. (CE4)

Sumber: