Usulan Reses Didominasi Persoalan Infrastruktur

Reporter: Sari Apriyanti|

Editor: Sari Apriyanti|

Selasa 16-03-2021,10:35 WIB

Usulan Reses Didominasi Persoalan Infrastruktur

Edwar : Jangan Sampai Hanya Seremonial

CE ONLINE - Usai pelaksanaan reses Anggota DPRD Provinsi Masa Sidang ke I Tahun 2021 dilaksanakan, Senin (15/3) kemarin DPRD Provinsi Bengkulu menggelar rapat paripurna dengan agenda laporan pelaksanaan reses. Dimana dalam penyampaian laporan hasil reses tersebut disampaikan oleh Anggota Komisi III DPRD Provinsi, Edwar Samsi S.IP MM.

Dalam laporannya, Edwar menyebutkan usulan masyarakat dalam pelaksanaan reses dewan Provinsi didominasi dengan usulan pembangunan infrastruktur. Walaupun memang masih ada juga beberapa usulan lainnya seperti terkait permasalahan pertanian dan bantuan sosial.
"Dalam pelaksanaan reses yang sudah dilakukan, kebanyakan usulan yang disampaikan oleh masyarakat itu adalah persoalan infrastruktur," kata Edwar.

Edwar menyebutkan, hasil dari reses sendiri nantinya akan menjadi kajian sesuai dengan komisi masing-masing yang ada di DPRD Provinsi, sesuai dengan Tupoksinya. Baru selanjutnya disampaikan ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) untuk ditindaklanjuti sesuai dengan skala prioritas.
"Kita tekankan apa yang telah disampikan atau diaspirasikan oleh masyarakat ini nantinya benar-benar dapat terealisasi," ujarnya.

Ketika apa yang sudah diaspirasikan oleh masyarakat ini tidak bisa untuk dilaksanakan, maka menurut Edwar percuma saja anggota DPRD Provinsi melasanakan reses. Mengingat reses bukanlah agenda untuk seremonial saja, melainkan untuk menampung aspirasi masyarakat.
"Kalau aspirasi masyarakat tidak dapat direalisasikan, maka untuk apa reses ini. Maka akan lebih baik jika tidak ada pelaksanaan reses lagi. Jatuhnya ini kan buang-buang anggaran, karena yang kita perjuangkan ini adalah aspirasi masyarakat," pungkasnya.

Sementara itu dalam pelaksanaan pembacaan laporan Reses DPRD Provinsi kemarin, juga diwarnaai dengan beberapa interupsi. Salah satunya disampaikan Anggota Komisi II DPRD Provinsi, Andrian Wahyudi.
"Interupsi pimpinan, saya ingin kembalai mengingatkan agar pak Gubernur yang diwakili Asisten III dapat mengingatkan kepala OPD agar dapat hadir dalam rapat paripurna. Karena ada kadang beberapa pesan lisan yang kita sampaikan dan didengar langsung kepala OPD," ungkap Yudi.

Selain itu Anggota Komisi I DPRD Provinsi, Usin Abdisyah Putra Sembiring juga sempat melontarkan interupsi. Salah satunya terkait dengn program Kartu Bengkulu Sejahtera (KBS), yang sering ditanyakan masyarakat kepadanya. Apalagi sepengetahuannya KBS sendiri belum pernah dibahas di Banggar DPRD Provinsi, dan juga kreteria penerimanya juga belum jelas.
"Menurut kami ini mengada ada. Programnya sudah dilaunching namun tidak pernah dibahas di Banggar. Maka dari itu kita mengingatkan agar jangan sampai ada indikasi pembohongan publik," singkatnya. (CE2)