SPPT PBB-P2 Mulai Didistribusikan

CE ONLINE - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebong melalui Bidang Pendapatan Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Lebong, saat ini mulai mendistribusikan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) kepada seluruh desa yang ada di Kabupaten Lebong.

Kepala BKD Lebong, Erik Rosadi, SSTP., M.Si, melalui Kepala Bidang Pendapatan, Rudi Hartono, SE., M.Ak., saat ini pihaknya mulai mendistribusikan SPPT, DHKP PBB-P2 (Daftar Himpunan Ketetapan Pajak Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan) tahun anggaran 2021 kepada seluruh desa dan lurah yang ada di Kabupaten Lebong.

Sejauh ini dia mengaku pihaknya telah merampungkan penyerahan SPPT untuk 4 kecamatan, yakni Kecamatan Pelabai, Lebong Atas, Amen, dan Lebong Utara. Lanjut Rudi, bersamaan dengan itu pihaknya juga mensosialisasi tentang mekanisme pengelolaan PBB-P2 dan sosialisasi pajak BPHTB (Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan) kepada camat, kepala desa dan lurah.
“Harapan kita SPPT ini dapat diserahkan dan ditagih seluruhnya kepada wajib pajak, sehingga penyetoran ke kas daerah dapat dibayar tepat waktu sebelum jatuh tempo 30 Oktober tahun ini dan bisa terealisasi 100 persen,” kata Rudi.

Dia juga mengingatkan, jika pembayaran PBB-P2 terlambat dari waktu yang ditetapkan, maka akan dikenakan denda sebesar 2 persen. Selanjutnya, jika realisasi tidak maksimal atau nol persen sampai dengan akhir tahun, pemerintah Kabupaten Lebong akan mengevaluasi pagu indikatif ADD (Alokasi Dana Desa) tahun berikutnya.
“Jika realisasinya tidak maksimal, atau nol persen hingga akhir tahun, maka Pemkab akan mengevaluasi pagu indikatif ADD desa tersebut untuk tahun berikutnya,” tutupnya. (CE8)

Ingin Berlangganan Koran? Hubungi Kontak Whatsapp +62 821-7863-9651

IKUTI JUGA AKUN MEDIA SOSIAL CE DIBAWAH INI:

Sumber: