Pemprov Diminta Perhatikan Realisasi Anggaran

CURUPEKSPRESS.COM, BENGKULU - Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Bengkulu, Syarwan mengatakan, APBD dan APBN itu sangat penting untuk mendorong ekonomi daerah. Maka realisasi anggaran menjadi penting untuk diperhatikan pemerintah daerah.
"APBD dan APBN sangat berpotensi besar mendorong ekonomi. Terutama dalam pemulihan ekonomi akibat dampak pandemi Covid-19 seperti saat ini," ungkapnya.

Untuk realiasasi program penanggulangan Covid-19 di Provinsi Bengkulu, menurutnya, paling tinggi realisasinya itu ada di Bengkulu Utara. Sementara daerah yang paling kecil realisasinya ada di Kabupaten Kaur.
"Maka kita minta percepatan realisasi anggaran ini sangat penting untuk diperhatikan," ujar Syarwan.

Sebelumnya Gubernur Bengkulu, Dr H Rohidin Mersyah menegaskan pemerintah saat ini memang fokus melakukan pemulihan ekonomi daerah. Sebab, dalam dua tahun dilanda pandemi COVID-19, ekonomi daerah menjadi sangat terdampak.
"Akibat COVID-19 tidak hanya kesehatan, ekonomi juga telah diporak-porandakan. Apalagi kebijakan pemerintah saat itu telah membatasi gerak masyarakat, maka ekonomi sangat terganggu," kata Gubernur.

Untuk percepatan pemulihan ekonomi, jelas Gubernur, maka yang perlu dilakukan pemerintah adalah memberikan jaminan kebutuhan bahan pangan kepada masyarakat. Begitupun dengan kemampuan daya beli masyarakat juga harus ikut didorong.
"Peran pemerintah bagaimana belanja pemerintah itu bisa direalisasikan secara maksimal. Kita harus mendorong serapan anggaran hingga sampai ke masyarakat," sampainya.

Sementara, serapan anggaran pemerintah yang tinggi, tentu akan mendorong daya beli masyarakat. Apalagi program pemerintah telah banyak dicanangkan kepada masyarakat dalam penanggulangan dampak pandemi COVID-19. Seperti bantuan uang, hingga barang untuk meminimalisir pengeluaran masyarakat.
"Saya minta kabupaten/kota bisa cepat merealisasikan belanja pemerintah. Karena ekonomi Bengkulu itu masih tergantung dengan belanja pemerintah," ungkapnya.

Lebih jauh Gubernur juga meminta baik kepada pemerintah pusat maupun kabupaten/kota, dalam pengadaan alat kesehatan di tengah pandemi Covid-19 ini bisa memprioritaskan produk dalam negeri. Terlebih untuk pengadaan vaksin, bisa mengambil produk dalam negeri.
"Alokasi belanja pemerintah paling besar itu di sektor kesehatan. Maka pada belanja barang, kalau bisa hasil produksi dalam negeri. Karena ini bisa mengurangi ketergantungan dengan pihak luar. Permutaran uang juga bisa produktif. Maka saya mendukung dan setuju sekali, jika vaksin itu bisa dibeli dari produk dalam negeri. Sekali lagi, ini akan membangun kepercayaan masyarakat," pungkasnya. (CE2)

Ingin Berlangganan Koran? Hubungi Whatsapp +628 2178 6396 51

IKUTI JUGA AKUN MEDSOS CE DIBAWAH INI:

Sumber: