Dewan Minta Rapid Test PPK dan PPS

BENGKULU, CE - Anggota Komisi I DRPD Provinsi Bengkulu, Septy Yuslina S.Sos meminta agar anggota PPK dan PPS harus di rapid test terlebih dahulu. Hal tersebut dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya penularan Covid-19.
Ia menyebutkan proses verifikasi faktual syarat dukungan bakal calon perseorangan pilkada yang melibatkan panitia pemungutan suara atau PPS haruslah di lengkapi dengan APD Covid-19 yang lengkap. Selain itu juga, proses verifikasi faktual dukungan bakal calon perseorangan pilkada dilaksanakan selama 14 hari, mulai 29 Juni hingga 12 Juli 2020.
"Proses verifikasi faktual ini melibatkan petugas PPS yang tersebar di desa dan kelurahan di atau tiga orang setiap desa dan kelurahan, tentu mereka ini berinteraksi langsung dengan masyarakat. Kita harapkan untuk dapat di lakukan rapid test dan mereka juga harus di lengkapi APD lengkap," sampainya.
Dia menambahkan, berkas dukungan bakal calon perseorangan pasangan sejauh ini, verifikasi faktual dukungan masyarakat ini dalam bentuk form B1.1-KWK dan sampai kini dukungan masyarakat sudah diverifikasi. Selain itu, pada proses verifikasi faktual yang dilakukan para petugas.
Dalam pelaksanaan verifikasi yang dilakukan oleh PPK dan PPS di lapangan, kalangan masyarakat tidak melarang untuk ikut mengawasinya sehingga prosesnya transparan. Namun tidak boleh melakukan intervensi, apalagi mempengaruhi pendukung untuk mengakui dukungannya.
"Selain menggunakan APD yang lengkap, kepada masyarakat kita juga meminta agar dapat membantu mengawasi dalam proses verifikasi tersebut agar dapat di lakukan transparan," ujar Septy.
Sementara itu, untuk tahapan pemenuhan persyaratan dukungan pasangan calon perseorangan, kata dia, verifikasi faktual di tingkat desa/kelurahan terhitung 29 Juni-12 Juli. Kemudian rekapitulasi dukungan bakal calon perseorangan tingkat kecamatan 13-19 Juli, rekapitulasi dukungan bakal calon perseorangan tingkat Kabupaten 20-21 Juli, pemberitahuan hasil rekapitulasi dukungan 22-24 Juli.
"Kita belum tau Covid-19 akan berakhir, jadi memang perlu di waspadai dengan adanya verifikasi calon perseorangan yang mana para petugas melakukan door tu door," pungkasnya. (CE2)

Sumber: