Raperda Pertanggungjawaban APBD 2016 Disahkan

KEPAHIANG, CE - Pada Sabtu (05/8) kemarin, DPRD Kepahiang mengelar rapat paripurna dengan agenda pengesahan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2016.

Rapat paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPRD H Badarudin AMd didmpingi Waka 1 Andrian Defandra SE,Waka 2 Saparudin, dihadiri oleh Bupati Kepahiang Dr Ir Hidayattullah Sjahid MM dan Anggota DPRD Kepahiang serta pimpinan OPD, pimpinan FKPD. Dalam rapat paripurna, Pansus Raperda menyampaikan rekomendasi kepada Bupati Kepahiang terkait temuan BPK RI.

Ini disampaikan oleh Ketua Pansus Armin Jaya. "Pansus merekomendasikan, bahwa Raperda Kabupaten Kepahiang tentang pertenggungjawaban pelaksanaan APBD TA 2016 akan dievaluasi oleh Gubernur, dalam evaluasi tersebut akan menguji diantaranya apakah temuan BPK RI sudah ditindaklanjuti atau belum. Jika belum, maka akan mengakibatkan Raperda tidak lolos evaluasi," sampai Armin.

Tak hanya itu sejumlah Fraksi juga menyampaikan pandangannya,yakni Fraksi PKP-Indonesia, Golkar, Nasdem dan Fraksi Kebangkitan Pembangunan Demokrasi berpendapat agar Bupati Kepahiang dapat mendorong meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kemudian, dapat merealisasikan sebaik-baiknya anggaran berdasarkan peraturan perundang-undangan.

"Kami mengharapkan bahwa rekomendasi yang diberikan oleh Pansus dapat ditindaklanjuti, dengan harapan Bupati Kepahiang dapat mengintruksikan kepada semua Organisasi Perangkat Daerah," jelas juru bicara Fraksi Golkar Rica Dennis SSi M Si.

Hal senada juga diungkapkan oleh juru bicara Fraksi KPD, Edwar Samsi SIp MM yang meminta agar Bupati Kepahiang mendorong pelunasan TGR yang senilai Rp. 931 juta yang belum tertagih, tercatat dalam piutang pendapatan pada dokumen pertanggungjawaban APBD TA 2016 yang lalu.

"Kepada saudara Bupati kami meminta agar TGR sebesar Rp 931 juta dilunaskan," kata Edwar. Sementara itu Bupati Kepahiang Dr Ir Hidayattulah Sjahid MM mengapresiasi kinerja Pansus dalam pembahasan Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA 2016 yang disampaikan oleh Eksekutif pada 17 Juni lalu. "Kami mohon do'a dan dukungan, tentu kritik dan saran yang disampaikan oleh wakil rakyat menjadi bahan evaluasi kita," singkat Bupati. (CE3)