BENGKULU, CE - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu menyatakan akan terus menggenjot realisasi belanja APBD. Hal ini disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu Hamka Sabri usai mengikuti Rapat Koordinasi Pencapaian Target Realisasi APBD Tahun 2020 bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian melalui vicon sebelumnya.
"Sebelumnya kita sudah rapat terkait daya serap realisasi belanja kita sampai bulan Juli, kita tadi agak rendah, tetapi posisi kita sekarang yang sudah SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) itu posisi sudah 47 persen lebih," sampai Hamka.
Rendahnya realisasi belanja menurut data Ditjen Bina Keuangan Daerah ditambahkan Hamka disebabkan masih banyak Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang belum menyerahkan laporan pertanggung jawabkan SP2D.
"Semestinya pada posisi 47 persen lebih, nanti keuangan menelusuri yang mana SP2D keluar yang belum dipertanggung jawabkan," ungkapnya.
Untuk itu Hamka telah memerintahkan Biro Keuangan untuk menindaklanjuti rapat hari ini, diantaranya dengan mendata OPD-OPD yang belum menyerahkan laporan pertanggung jawaban SP2D.
"Saya sudah perintahkan kepada keuangan agar kiranya melihat kembali OPD mana saja yang belum menyampaikan laporan pertanggung jawaban, sementara uangnya sudah cair," tegas Hamka. (CE2)