BENGKULU, CE - Penerapan transformasi digital dimasa pandemi Covid-19 dijadikan momentum untuk melakukan efisiensi anggaran. Ini sebagaimana diungkapkan Asisten III Setda Provinsi Bengkulu Gotri Suyanto usai melaksanakan video conference bersama Wakil Menteri Keuangan RI, Suahasil Nazara Rabu (12/8) kemarin.
"Dalam pandemi Covid-19 sekarang ini mengharuskan seluruh lini birokrasi melakukan transformasi. Baik dalam kebiasaan beraktivitas maupun kebijakan penganggaran," sampainya.
Gotri meyebutkan, Pemda Provinsi Bengkulu akan menyiapkan kebutuhan tatakelola transformasi digital yang dimaksud. Mulai dari perencanaan, peralatan hingga sumber daya manusianya.
"Pada masa pandemi ini kontak fisik harus dihindari, makanya digitalisasi harus dilakukan. Banyak efisiensi yang bisa kita dapat dan mengurangi biaya-biaya, misalnya perjalanan dinas, penggunaan kertas dan lain-lain. Untuk itu kita akan menyiapkan kebutuhannya," ujarnya.
Gotri menyebutkan, bahwa Covid-19 belum ada yang tahu kapan berakhir sehingga tranformasi digital jadi keharusan.
"Kita tidak tahu kapan Covid-19 ini akan berakhir. Oleh karena itu transformasi digital harus dilakukan. Pekerjaan dapat diselesaikan secara daring dengan bekerja dari rumah dan tetap efektif," ungkapnya.
Dari rapat secara darimg tersebut, disebutkan bahwa bekerja secara virtual mengurangi jumlah perjalanan dinas dan sekaligus akan mengurangi belanja.
"Perjalanan dinas bisa dialihkan secara virtual, tetapi di taraf tertentu memang harus dilakukan. Dengan transformasi digital perjalanan pasti dinas berkurang, belanjanya dapat dialihkan dengan belanja barang seperti belanja pulsa yang idealnya dapat diberikan kepada pegawai atau karyawan," kata Gotri.
Hal tersebut juga dibenarkan oleh Deputi Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Rini Widyantini. Dikatakan Rini, efisiensi tatakelola secara digital juga membuat perampingan jumlah pegawai.
"Percepatan reformasi demokrasi yang bertransformasi secara digital membuat penyerdahanaan struktur organisasi. Birokrasi yang baik dan bersih, sederhana, flesksibel serta didukung oleh tatakelola yang baik dan cepat serta SDM aparatur yang berkualitas akan menghasilkan pelayanan publik yang prima," singkatnya. (CE2)