CE ONLINE - Sebanyak 8 Kabupaten di Provinsi Bengkulu meraih penghargaan dari Kementrian Hukum dan Hak Azasi Manusia (HAM) sebagai Kabupaten peduli HAM tahun 2019. Delapan kabupaten itu yakni Kabupaten Bengkulu Tengah, Kabupaten Bengkulu Utara, Kabupaten Kaur, Kabupaten Lebong, Kabupaten Kepahiang, Kabupaten Mukomuko dan Kabupaten Rejang Lebong serta Kabupaten Seluma.
"2 Kabupaten/Kota lainnya yakni Kota Bengkulu dan Bengkulu Selatan baru mendapatkan predikat cukup perduli HAM," sampai Kepala Kanwil Kemenkum HAM Provinsi Bengkulu, Imam Jauhari usai mengikuti penyerahan penghargaan di balai Semarak Kota Bengkulu, Senin (14/12) kemarin.
Dikatakannya bahwa penghargaan ini setiap tahunnya diberikan dalam rangka memperingati hari HAM sedunia. Kriteria untuk mencapai kabupaten peduli HAM didasarkan pada terpenuhinya hak atas kesehatan, hak pendidikan, hak perempuan dan anak, hak atas kependudukan, pekerjaan, perumahan yang layak dan lingkungan yang berkelanjutan.
"Untuk dua Kabupaten masih mendapatkan predikat cukup peduli HAM, kedepannya kita akan bersinergi dengan pemerintah daerah agar capainnya kedepannya lebih baik lagi," ujarnya.
Dengan capaian ini, Provinsi Bengkulu ditetapkan sebagai daerah yang dugaan pelanggaran HAM-nya masih rendah. Selain delapan Kabupaten, Kementrian Hukum dan HAM juga memberikan penghargaan Pemerintah Provinsi Bengkulu atas upayanya membina dan membangun sebagian kabupaten yang peduli HAM.
Penghargaan juga diberikan kepada rutan dan lapas di Provinsi Bengkulu, yakni Lapas kelas II A Bengkulu, Rutan Malabero, Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak (LPKA) dan Lapas Kelas IIA Curup.
"Penilaian yang diberikan adalah bagaimana ketersediaan sarana dan prasarana di dalam lapas dan kesiapan petigas dalam melayani masyarakat. Itu yang dinilai," kata Imam.
Terpisah Wakil Gubernur Bengkulu, Dedy Ermansyah mendorong semua pemerintah daerah dapat meningkatkan pelayanan publik yang ramah lingkungan dan peduli HAM. Seperti menyediakan tempat ibu menyusui, bermain anak - anak dan juga penyandang disabilitas.
"Bagi Kabupaten yang belum menerima penghargaan kedepannya terus tingkatkan layanan publiknya sehingga standar kualitasnya berbasis HAM," singkatnya. (CE2)