CE ONLINE - Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kepahiang, Damsi, S.Sos, mengaku jika pihaknya telah berupaya untuk mendapatkan hak yang sudah menjadi milik Pemkab Kepahiang berupa dana bagi hasil (DBH) pajak Provinsi. Namun sejak 2019 hingga sekarang belum juga diberikan Pemda Provinsi (Pemprov) Bengkulu.
"Bukan tidak kita urus secara bersurat kami sudah 3 kali, dan sudah 2 kali juga secara langsung kami datang ke Pemprov untuk mempertanyakan DBH ke Pemprov, tapi sampai dengan sekarang ini belum juga ada jawaban dari Pemprov," ungkap Damsi.
Jumlah DBH yang menjadi hutang Pemprov kepada Pemkab Kepahiang sejak 2019 hingga 2021. Sebut Damsi, mencapai Rp. 48 miliar lebih, yang bersumber dari bagi hasil pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama, pajak rokok, pajak air permukaan dan pajak bahan bakar.
"Bulum ada jawaban jangankan kepastian kapan akan kita terima, jawaban alasan kenapa belum ditransfer saja belum kita dapatkan," sebut Damsi.
Masih dikatakannya, untuk membantu mendapatkan apa yang sudah menjadi hak Pemkab Kepahiang, pihaknya sudah meminta bantuan anggota DPRD Provinsi Dapil Kepahiang.
"Kami juga sudah melaporkan hal ini ke anggota DPRD Provinsi, khususnya dari Dapil Kepahiang, dan Informasinya kami terima sudah dianggarkan tahun ini. Mudah mudahan ini segera bisa kita terima," ujarnya.
Lebih lanjut disampaikannya, DBH pajak Provinsi, sangat diharapkan Pemkab Kepahiang, dengan harapan bisa membantu keuangan daerah, yang mana saat ini keuaangan Pemkab Kepahiang tambah Damsi, dalam kondisi yang tidak baik karena adanya refocusing dan pemotongan DAU dari Pemerintah Pusat yang digunakan untuk penanganan Wabah Corona.
"Setidaknya juka uangnya sudah kita terima nanti, bisa menutupi kegiatan kegiatan kita yang harus ditunda karena adanya refucusing dan pemotongan DAU yang mencapai Rp 23 miliar," tukasnya. (CE7)
Ingin Berlangganan Koran? Hubungi Kontak Whatsapp +62 821-7863-9651
IKUTI JUGA AKUN MEDIA SOSIAL CE DIBAWAH INI: