CE ONLINE- Pemerintah Kabupaten/Kota disarankan untuk melakukan pengawasan secara langsung ke lapangan terkait sulitnya LPG 3 Kg. Ini mengingat hampir sepekan masyarakat di sebagian besar wilayah Provinsi Bengkulu mengeluh lantaran sulitnya mendapatkan LPG 3 Kg.
"Sulitnya mendapatkan gas melon di tengah-tengah masyarakat memang sudah sangat kerap terjadi. Hanya saja dalam masalah ini perlu digarisbawahi apakah penggunaan gas bersubsidi itu sudah sesuai atauran atau belum," ungkap Asisten II Setdaprov Bengkulu, Yuliswani.
Menurutnya, penting Pemda kabupaten/kota untuk melakukan pengawasan, tentunya dengan mengecek langsung di lapangan. Karena kesulitan mendapat gas melon itu, diduga akibat dalam realisasinya tidak sesuai aturan yang berlaku.
"Kalau kita di provinsi ini pengawasannya tidak bisa dilakukan secara terus-menerus," katanya.
Menurutnya, ketika turun melakukan pengawasan, pihaknya memantau sesaat saja. Sedangkan pengawasan secara detail itu pada kabupaten/kota.
"Bila perlu kabupaten/kota membentuk Satgas khusus mengawasi LPG bersubsidi ini. Apalagi saat ini LPG sudah termasuk salah satu kebutuhan pokok masyarakat, tinggal lagi pengawasan pada sektor ketepatansasaran," ujarnya.
Lebih jauh ia menambahkan, dengan kondisi sulitnya mendapatkan gas melon saat ini, tidak memungkinan juga untuk menggelar kegiatan semacam operasi pasar.
"Karena operasi pasar biasanya kita lakukan ketika ada hari-hari besar ataupun sebuah perayaan. Itupun diprediksi karena bakal meningkatnya penggunaan sebuah kebutuhan, seperti LPG ini," terangnya.
Disinggung soal kuota, Yuliswani menyampaikan, kuota untuk Provinsi Bengkulu ini sebenarnya sudah mencukupi. Ketika kembali mengusulkan penambahan kuota, tentunya tidak semudah membalikan telapak tangan.
"Karena dalam kuota LPG bersubsidi ini acuannya data UMKM dan masyarakat miskin. Nah kalau berdasarkan data itu, kuota kita mencukupi," pungkasnya. (CE2)
Ingin Berlangganan Koran? Hubungi Kontak Whatsapp +62 821-7863-9651
IKUTI JUGA AKUN MEDIA SOSIAL CE DIBAWAH INI: