CURUPEKSPRESS.COM, KEPAHIANG - Sebagaimana diketahui, setelah mengakhiri kontrak kerjasama dengan PT SMI (Persero), Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepahiang berencana untuk melakukan pinjaman daerah pada Bank Bengkulu (BB). Tidak tanggung-tanggung rencana besaran pinjaman daerah yang diproyeksikan untuk membiayai beberapa kegiatan strategis di daerah ini, mencapai Rp 150 miliar.
Sebelumnya Bupati Kepahiang Dr. Ir Hidayatullah Sjahid, MM, IPU, mengungkapkan jika rencana pinjaman itu terpaksa harus dilakukan karena untuk menutupi devisit anggaran Pemkab Kepahiang, yang membuat Pemerintah sulit untuk membangun.
Hanya saja ketika rencana itu telah masuk dalam pembahasan pada panitia khusus (Pansus) DPR Kepahiang, jika proyeksi besaran pinjaman diperkirakan tidak akan dapat diakomodir keseluruhan, karena pertimbangan kemampuan keuangan daerah untuk dapat mengembalikan pinjaman tersebut.
"Kalau analisa kami dari Pansus dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah maksimal pinjaman itu hanya diangka Rp 100 miliar saja," sampai Ketua Pansus pinjaman daerah DPRD Kepahiang Eko Guntoro, SH.
Dijelaskannya dengan pinjaman yang hanya Rp 100 miliar itu, kajian lain disampaikannya, tenor pengembalian juga bisa dilaksanakan selama 3 tahun.
Masih dikatakan Eko, dengan pertimbangan ideal kemapuan keuangan daerah, seharusnya hanya bisa dilksanakan sebesar Rp 60 miiar.
"Idealnya lagi hanya Rp 60 miliar saja, karena pertimbangan kita lagi lagi masalah kemampuan keuangan kita nantinya untuk mengembalika pinjaman tesebut," ujarnya.
Diakui juga Eko, dengan kondisi keuangan daerah saat ini, jika tidak melakukan pinjaman, kepahiang sulit untuk membangun, karena Pemerintah pusat sendiri banyak melakukan pemotongan terhadap transfer Pusat ke Kepahiang, seperti pemotongan DAU dan pengurangan DID.
Dijabarkan Eko, proyeksi yang disampaikan TAPD, kegunaan dari pinjaman daerah tersebut akan digunakan untuk penyelesaian peningkatan dan pembanguan 3 titik ruas jalan eks PT SMI, penataan wajah kota dan peningkatan sarana dan prasarana penunjang sektor pariwisata.