CURUPEKSPRESS.COM, KEPAHIANG - Rapat Panitia Khusus (Pansus) pinjaman daerah DPRD Kepahiang bersama tim pinjaman daerah (TPD) Kepahiang yang seyogyanya digelar kemarin Rabu (17/11) gagal digelar. Pasalnya, setelah dilakukan dua kali skror oleh Ketua Pansus Eko Guntoro, SH yang memimpin jalannya rapat ketua dan beberapa anggota TPD yang seharusnya hadir tidak kunjung menampakkan batang hidungnya, hingga akhirnya pimpinan rapat menutup rapat.
"Kami kecewa, seharusnya TPD yang proaktif, tapi setelah kami lakukan 2 kali skor sesuai dengan tatib, kami pansus sudah lengkap TPD tidak juga hadir," ungkap Politisi Gerindra ini.
Dijelaskan Eko, seharusnya rapat pansus dengan melibatkan seluruh unsur TPD yang dilaksanakan kemarin, melakukan pembahasan finalisasi terkait dengan rencana pinjaman daerah Pemkab Kepahiang pada pihak Bank Bengkulu. Dimana sebelumnya Pemkab Kepahiang telah berencana untuk melakukan pinjaman daerah pada Bank Bengkulu sebesar Rp 150 miliar yang direncanakan untuk membiayai beberapa kegiatan pembangunan di Kabupaten Kepahiang.
"Seharusnya hari ini (kemarin, red) kami dari Pansus hanya ingin mendapatkan rincian penggunaan anggaran dari rencana pinjaman itu," sampainya.
Karena lanjut Eko, dari penyampaian pihak eksekutif, dari besaran rencana pinjaman itu, yang sudah memiliki rincian baru untuk kegunaan pembiayaan penyelesaian 3 link jalan eks PT SMI sebesar Rp. 40 miliar. Sedangkan untuk sisa rencana pinjaman masih dalam bentuk gelondongan.
"Pembatalan rencana rapat kami hari ini (Kemarin, red) sudah sesuai dengan tatib dewan, dan ini akan kami agendakan ulang, karena waktu kami hanya menyisakan waktu hanya 3 hari lagi," tegas Eko.
Eko berharap TPD dapat proaktif untuk pihaknya secara bersama sama melakukan pembahasan bersama rencana pinjaman daerah tersebut. Karena ditegaskannya dari hasil pertemuan pihaknya pada Bank Bengkulu Pusat proyeksi pinjaman hanya bisa dikabulkan kisaran Rp. 60 miliar sampai dengan Rp 100 miliar.
Disisi lain Wakil Bupati Kepahiang H. Zurdi Nata, SIP, yang dikonfirmasi terkait dengan batalnya rapat pansus punjaman daerah dengan TPD kemarin, membenarkan hal itu, ditegaskannya ini dikarenakan ketua TPD dari badan Keuangan Daerah (BKD) dan beberapa anggota TPD terlambat hadir pada agenda yang sudah dijadwalkan Pansus.
"Saya dan beberapa anggota TPD sudah duluan hadir, tapi itu memang ranahnya dewan mereka punya aturan rumah tangga mereka yang juga harus kami hormati, penundaan itu hanya tadi (Kemarin, red) ketua dan anggota TPD yang terlambat hadir. Dan baru hadir saat rapat ditutup," sampai Wabup.
Wabup berharap seluruh yang terlibat dalam TPD untuk dapat serius melakukan pembahasan rencana pinjaman daerah iitu bersama pansus.