SKPD Harus Proaktif

Bahas Soal Aset KEPAHIANG, CE - Pansus Aset II DPRD Kepahiang meminta agar SKPD dalam membahas aset daerah untuk proaktif. Terutama pembahasan aset yang ditemukan terbengkalai.  Permintaan adanya sikap proaktif ini sebab sejauh ini, Pansus Aset II sudah bekerja ekstra memastikan aset-aset daerah hingga turun ke lokasi keberadaan aset tersebut. Namun sayangnya unsur SKPD terkait terkait cenderung pasif jika enggan dibilang cuek.

Indikasi sikap pasif SKPD yang dikeluhkan tim Pansus Aset II yakni saat dilakukannya pembahasan mengenai aset yang terbengkalai tersebut pada Senin (20/3) kemarin. Pembahasan tersebut akhirnya ditunda lantaran tak banyak SKPD yang diundang hadir. "Waktu dan masa pembahasan Pansus Aset II ini terbatas hanya 30 hari masa kerja. Harapan kita SKPD terkait dapat menghadiri rapat-rapat yang diselenggarakan oleh Pansus. Karena pembahasan ini berkaitan dengan aset-aset yang bermasalah," harap Nur Rahman salah seorang Anggota Tim Pansus Aset II.

Salah satu SKPD terkait yang disorot agar bisa proaktif yakni Badan Keuangan Daerah (BKD) Kepahiang. Sebagai leading sector aset Pemkab Kepahiang SKPD ini mengetahui pasti aset-aset berdasarkan data yang ada. "Tujuan Pansus mengajak SKPD duduk bersama tidak lain untuk memecah persoalan aset yang terbengkalai ini untuk dicari solusinya," katanya. Diakui Nur, ada alasan mengapa aset tersebut menjadi terbengkalai. Pertama berdasarkan data aset yang ada di BKD. Serta penjelasan dari SKPD teknis yang terkait. "Harapan kita dapat proaktiflah untuk membahas persoalan aset ini," pinta Nur Rahman.

Diketahui, berdasarkan penelusuran Pansus Aset II pernah ditemukan 80 unit mesin pemecah batu yang tidak dimanfaatkan, sejumlah bangunan, lahan yang tidak bersertifikat, lokasi danau suro yang merupakan aset daerah dimanfaatkan oleh seseorang tanpa PAD serta aset-aset daerah yang bermasalah lainnya. "Tujuan Pansus II ini untuk menyelamatkan aset yang bermasalah, terbengkalai agar bisa dimanfaatkan," demikian Nur Rahman. (CE3)