CE ONLINE - Satu hari usai mendaftar ke KPU Provinsi Bengkulu sebagai Calon Kepala Daerah (Cakada), Gubernur Petahana, Dr H Rohidin Mersyah Senin (7/9) kemarin di demo puluhan massa dari Pemuda Pancasila. Demo berlangsung singkat, sekitar pukul 11.00 WIB hingga pukul 12.30 WIB sampai akhirnya Gubernur Rohidin menemui langsung massa yang berdemo.
Diketahui bahwa ada beberapa point tuntutan yang disampaikan massa kepada Gubernur. Diantaranya adalah meminta Gubernur Bengkulu untuk memberhentikan sementara aktivitas di PLTU Teluk Sepang sampai diterbitkannya Sertifikat Laik Operasi (SLO).
Selain itu massa juga menuntut agar pihak Imigrasi dan Disnakertrans Provinsi Bengkulu untuk segera mengkroscek legalitas serta Sertifikat Kompetensi TKA (Tenaga Kerja Asing) yang ada di PLTU Teluk Sepang secara Transparan. Termasuk juga meminta agar PLTU mempekerjakan warga lokal, termasuk membangun jalan akses sendiri dan membuat program untuk mensejahterakan masyarakat.
Menanggapi hal ini, Gubernur Bengkulu, Dr H Rohidin Mersyah menyatakan, jelas tidak akan mengeluarkan izin operasi jika tidak memenuhi 2 unsur. Pertama yakni terkait kesejahteraan masyarakat dan yang kedua tidak mencemari dan merusak daya dukung dan daya tampung lingkungan.
"Jika tidak ada dua unsur yang saya sebutkan tadi, maka saya pastikan PLTU Pulau Baai tidak akan beroperasi," sampainya.
Rohidin juga memastikan, dalam waktu dekat akan meminta PT TLB yang mengelola PLTU Pulau Baai untuk segra melaksanakan audit lingkungan dengan auditor independen. Dimana nanti mereka akan menilai terkait aspek ekonomi dan sosial, termasuk teknoligi pengelolaan limbahnya apakah sudah sesuai atau belum.
"Kalau untuk TKA, kita sudah pastikan sudah sesuai dengan undang undang yang berlaku, kita bisa cek datanya. Sedangkan untuk penggunaan Bahasa Indonesia, sebelumnya juga sudah kita ingatkan," singkatnya. (CE2)
IKUTI JUGA AKUN MEDSOS CE DIBAWAH INI: