CE ONLINE- Cuaca ekstrem yang terjadi di wilayah Lebong saat ini menjadi kekawatrian tersendiri bagi masyarakat, pasalnya ada beberapa bencana terjadi sepekan ini seperti banjir, dan longsor.
Hal tersebut sangat di perlukan adanya penanganan khusus dari pihak terkait seperti BPBD.
Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lebong, Fakhrurrozi, mengungkapkan, anggaran daerah untuk pengurangan risiko bencana atau prabencana pada tahun 2021 ini sangat minim anggaran. Karena itulah salah satu yang menjadi kelemahan BPBD dalam menangani bencana.
"Anggaran pemkab untuk kebencanaan tahun 2021 masih minim, itulah yang menjadi kelemahan kita saat ini," ungkapnya kepada wartawan.
Berdasarkan data yang diperoleh pada tahun 2020 BPBD Lebong hanya dibekali dana Rp 2 miliar. Sedangkan pada tahun 2021 ini instansi tersebut hanya diongkosi Rp 1,5 miliar.
"Sehingga setiap kali bencana terjadi, antisipasi BPBD tidak optimal. Anggaran daerah untuk BPBD Lebong hanya Rp 1,5 miliar dalam setahun. Itupun sudah termasuk biaya rutin beserta gaji Rp 206 juta bagi tenaga honorer di BPBD, " ujarnya.
Selain anggaran yang minim, kendala selanjutnya ia pun mengatakan jika tidak adanya stok logistik karena jumlah barang yang tersedia saat ini ialah bantuan dari BPBD Provinsi Bengkulu.
"Kendala kita tidak adanya stok logistik untuk diberikan kepada korban bencana. Jadi, barang yang tersedia saat ini bantuan dari BPBD Provinsi Bengkulu dengan jumlah yang sedikit," ujarnya.
Lebih lanjut, ia menyebutkan anggaran di BPBD tahun ini direalokasi habis-habisan tim anggaran pemerintahan daerah. Imbasnya, kegiatan Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB) tidak terlaksana.
Bahkan, kurangnya peralatan pendukung bencana seperti tidak adanya alat berat, sehingga harus meminjam dari OPD lain dengan biaya BBM dibebankan pada BPBD. Lebong yang rawan bencana Idealnya, anggaran yang harus dialokasikan untuk pengurangan risiko bencana atau untuk menghadapi prabencana adalah satu persen dari APBD.