CE ONLINE - Hingga saat ini banyak program daerah yang belum berjalan. Bukan tanpa alasan, bahwa hal tersebut lantaran karena adanya penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) pada pengelolaan keuangan.
Sekretaris Daerah Kabupaten Kepahiang Zamzami Zubir, SE, MM mengatakan bahwa salah satu contoh yang saat ini, menjadi polemik adalah terlambatnya pembayaran honor Tenaga Harian Lepas (THL) yang sudah berkerja lebih dari 3 bulan, dan kewajiban Pemkab kepahiang membayarkan tunjangan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP), serta beberapa kegiatan pembanguan belanja barang dan jasa yang sampai dengan saat ini juga belum bisa dilaksanakan.
"Memang sudah ada kelonggaran dari pemerintah Pusat, kita bisa melaksanakan SIMDA, tapi dalam pelaporan dan pertanggungjawabannya tetap menggunakan SIPD," ujar Sekda.
Kenyataan ini tegas Sekda, membuat Pemerintah harus bekerja dua kali dengan menggunakan aplikasi yang berbeda dalam pengelolaan keuangan daerah.
"SIPD ini juga salah satu penyebab kita terlambat membayarkan TPP dan honor THL," sebut Sekda.
Namun demikian sambung Sekda, terhadap kendala-kendala pengunaan SIPD, pihaknya terus berupaya untuk bisa melaksanakan kegiatan kegiatan penting, walau harus mengalami keterlambatan. Penerapan SIPD ini juga diakui Sekda menjadi problem di tingkatan OPD untuk melaksanakan program kerja sebagai mana yang telah tersusun dalam buku APBD 2021.
"Khusus yang urgent, tetap kita laksanakan meski kita harus menggunakan 2 aplikasi SIPD dan aplikasi yang lama," ujarnya.
Karena itu juga Sekda berjanji terhadap 2 kewajiban daerah yaitu TPP dan Honor THL, dalam waktu dekat ini aka segera dibayarkan.
"Insya Allah dalamwaktu dekat ini dibawakan sekarang ini tinggal penyusunan ditingkat administrasinya saja," tukasnya. (CE7)
Ingin Berlangganan Koran? Hubungi Kontak Whatsapp +62 821-7863-9651
IKUTI JUGA AKUN MEDIA SOSIAL CE DIBAWAH INI: