CE ONLINE - Terkait dengan pembinaan dalam pengelolaan desa wisata terutama yang tersebar di 9 kabupaten, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu diminta untuk memiliki konsep yang jelas. Ini sebagaimana diungkapkan Anggota Komisi II DPRD Provinsi Bengkulu, H Sujono, SP M.Si, Senin (26/7) kemarin.
Dikatakannya, terlebih dalam tahun ini Pemprov melalui Dinas Pariwisata (Dispar) Provinsi, juga telah mengagendakan penyelenggaraan perlombaan desa wisata.
"Sebenarnya perlombaan yang diagendakan, bisa menjadi titik awal bagi Pemprov untuk memiliki konsep dalam pengembangan desa wisata. Sehingga dengan begitu nantinya keberadaan desa wisata bisa melahirkan multiplier effect. Baik bagi desa wisata itu sendiri, kabupaten/kota ataupun provinsi," sampainya.
Sujono mengatakan, Provinsi Bengkulu ini terdapat desa-desa yang memiliki potensi-potensi besar pada sektor wisata. Tinggal lagi bagaimana memaksimalkan potensi.
"Makanya Pemprov juga harus memiliki konsep. Misal potensi wisata di desa juga harus dipadukan dengan seni budaya setempat. Sehingga memberikan dampak positif, termasuk dari segi pendapatan daerah," ungkap Sujono.
Ia berpendapat, konsep yang dimaksud juga harus diiringi dengan pembinaan. Misal dalam perlombaan nanti sudah diketahui pemenang lomba desa wisata. Mungkin desa pemenang ini bisa difokuskan dalam memberikan pembinaan.
"Pembinaan itu harus ditindaklanjuti dengan pengalokasi anggaran. Kemudian juga harus ada target dalam pengembangan desa wisata ini," ujarnya.
Terpisah Kadispar Provinsi, Irsan Setiawan mengatakan, sejauh ini pihaknya masih terus melakukan sosialisasi hingga awal November mendatang. Sejauh ini sudah ada 35 desa wisata yang mendaftar perlombaan.
"Kalau secara global dan sesuai dengan SK Bupati, di Provinsi Bengkulu ini terdapat sekitar 226 desa wisata," katanya.
Irsan menyebutkan, perlombaan ini sendiri diharapkan dapat menumbuhkan dalam penggarapan desa wisata, sehingga nantinya dapat membantu pendapatan asli daerah baik bagi desa, kabupaten, dan juga provinsi.
"Untuk perlombaan sendiri, kita berlakukan sama untuk setiap peserta. Supaya tidak ada desa yang merasa dianaktirikan. Setelah itu baru tim penilai melakukan penilaian," singkatnya. (CE2)