CE ONLINE- Pihak Komite dan pihak sekolah dipersilahkan untuk mengatur Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) guna memenuhi kebutuhan kekuangan sekolah, sampai dengan tahun ini. Sedangkan program SPP gratis untuk tingkat SMA/SMK yang dicanangkan Pemerintah Provinsi Bengkulu, tampaknya baru bisa dimulai pada tahun depan.
Hasil tersebut diperolah dari hasil rapat bersama Forum Komunikasi Komite (FKK) SMA/SMK/MA Negeri dan Swasta, Dinas Dikbud, dan sejumlah OPD terkait lainnya di lingkungan Pemprov, Senin (13/9) kemarin. Diungkapkan Sekretaris Komisi IV DPRD Provinsi Bengkulu, Zulasmi Octarina SE rapat tersebut embahasannya masih seputaran kebutuhan keuangan untuk operasional sekolah.
"Pada sisa tahun ini, komite dan pihak sekolah silakan mengatur masalah kebutuhan keuangan guna operasional sekolah. Ketika ada niat untuk mengadakan sumbangan dari wali murid, dikembalikan kepada komite dan sekolah," sampainya.
Dikatakannya bahwa, dalam tahun ini tidak mungkin juga menunggu alokasi dari APBD. Nantinya APBD ditunggu-tunggu, malah tidak ada sehingga jalannya pedidikan malah terbengkalai. Sehingga kemungkinan besar program SPP gratis baru bisa diterapkan tahun depan.
"Karena tahun depan baru dialokasikan APBD untuk mewujudkan program SPP gratis tersebut," ujarnya.
Sementara itu, Ketua FKK SMA/SMK/MA Negeri dan Swasta Provinsi Bengkulu, Achmad Tarmizy Gumay, SH, MH mengatakan, dalam rapat tadi terdapat penyamaan persepsi, terutama berkaitan dengan biaya pendidikan ini.
"Karena yang namanya pendidikan itu, ketika ingin bermutu maka secara otomatis membutuhkan biaya yang besar," kata Tarmizi.
Tarmizi mengatakan, komite dan sekolah sepakat untuk berkreasi menutupi kekurangan biaya dalam proses pendidikan pada suatu sekolah.
"Nanti kita sampaikan kepada wali murid, tentunya untuk bersama-sama memikirkan solusi. Disini kita bukannya berniat melakukan pungutan, namun bagaimana memenuhi kebutuhan biaya pendidikan di luar dana BOS," ujarnya.
Lebih jauh dikatakannya, yang jelas kalau mau berprestasi dalam dunia pendidikan, tambahan biaya harus bisa dipenuhi. Mengingat ini berkaitan juga dengan honor para guru dan tenaga lain di lingkungan sekolah.
"Makanya dalam rapat tadi kita juga menyoroti guru honor hanya diberikan insentif. Seharusnya yang didahulukan itu gaji," pungkasnya. (CE2)