CURUPEKSPRESS.COM, LEBONG - Tampaknya rencana Pemkab Lebong akan melaksanakan lelang JPT di 18 OPD tahun 2021 terancam batal. Pasalnya hingga memasuki bulan November saat ini lelang JPT tersebut belum juga mendapatkan rekomendasi dari KASN pasca mutasi beberapa waku lalu. Meski sebelumnya pemerintah sudah mengirim surat secara resmi kepada KASN untuk evaluasi kinerja pemerintah terhadap pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada di Kabupaten Lebong.
Adapun 18 OPD yang saat ini dijabat oleh Plt Kadis itu diantaranya, Diskominfo-SP, Bappeda, Disperindagkop dan UKM, PUPR-Hub, BKD, Disnakertrans, BKPSDM, RSUD, Sekretaris DPRD, DPMPTSP, Disperkan, Dikbud, DLH, DKP, Disparpora, PMDSos, Satpol PP, dan Perpusda.
Menyikapi hal ini Plt. Kepala BKPSDM Lebong, Apedo Irman Bngsawan, SH, ME, melalui Kabid Pengembangan Kompetisi Aparatur (PKA), Wince Darmayanti, S.KOM menyampaikan jika dasar untuk melaksanakan JPT ini harus mendapatkan rekomendasi dan petunjuk dari KASN.
"Jika rekomendasi KASN ini tidak ada, maka kita tidak bisa melaksanakan JPT, karena saat ini kami masih menunggu rekomendasi dari KASN untuk melaksanakan lelang jabatan terhadap 18 OPD yang saat ini masih dijabat oleh Plt," katanya.
Dijelaskannya, setelah mendapatkan rekomendasi, baru kemudian pemerintah daerah akan menindaklanjuti dengan penyusunan SK Bupati untuk melakukan pembentukan panitia seleksi lelang JPT.
"Setelah itu barulah akan di tindak lanjuti oleh SK Bupati dan pembentukan panita seleksi lelang JPT itu," sampainya.
Menurutnya, lelang JPT cukup membutuhkan waktu yang panjang mulai tahapan pengumuman dibukanya lelang JPT, penerimaan berkas pendaftaran, seleksi administrasi, hingga pengumunan hasil seleksi administrasi. Tak hanya itu, selanjutnya tahapan tes uji kompetensi, pengumuman hasil tes kompetensi, wawancara akhir, rekam jejak peserta seleksi JPT, dan barulah hasil penilaian ini disampaikan kepada Bupati. (CE8)
Ingin Berlangganan Koran? Hubungi Whatsapp +628 2178 6396 51
IKUTI JUGA AKUN MEDSOS CE DIBAWAH INI: