CURUPEKSPRESS.COM, REJANG LEBONG - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rejang Lebong memastikan tahun ini tidak ada penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).
Hal ini, menindaklanjuti instruksi dari Pemerintah Pusat yang meniadakan perekrutan CPNS. Meskipun demikian, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Rejang Lebong M Andy Afrianto SE menyebut bahwa yang ada hanya seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang juga merupakan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN).
"Usulan untuk perekrutan hanya untuk seleksi PPPK. Ini sesuai dengan Instruksi dari Pemerintah Pusat," ujarnya kepada wartawan.
Menurut Andhy, bahwa untuk kuota yang diusulkan dalam perekrutan PPPK ini berjumlah 264 orang. Rinciannya 141 orang tenaga pendidik atau guru, 92 orang tenaga kesehatan dan 31 orang tenaga teknis. Dimana usulan tersebut sudah disampaikan sejak tahun 2021 melalui aplikasi e- formasi ke pusat.
"Sudah Kami sampaikan ke Pusat melalui aplikasi e-formasi," sampainya.
Sementara itu, menurut Andhy apakah nanti dari usulan tersebut terakomodir semua atau tidak pihaknya masih menunggu petunjuk lebih lanjut dari Pemerintah Pusat. Namun yang jelas, sebut Andhy dasar usulan tersebut melalui Analisis Jabatan (Anjab) dari masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
"Untuk kepastiannya, Kami masih menunggu petunjuk lebih lanjut," pungkasnya.
PNS Ditargetkan Tinggal 20
Pemerintah memastikan tidak melakukan rekrutmen CPNS pada 2022 mendatang. Pengisian kebutuhan ASN bakal difokuskan pada seleksi PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja). Rencana Rekrutmen PPPK 2022 itu dipertegas dengan pernyataan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Tjahjo Kumolo.
"Tahun 2022 rekrutmen ASN khusus PPPK saja," kata Menteri Tjahjo dalam keterangan tertulisnya yang diterima JPNN.com, Selasa (21/9).
Karena fokus pada PPPK, pemerintah akan memprioritaskan jabatan-jabatan fungsional. Dia juga menyebutkan honorer K2 bisa ikut dalam seleksi PPPK 2022 dengan berbagai kebijakan Khusus yang akan diberikan pemerintah. Rencana pemerintah untuk fokus pada rekrutmen PPPK juga disampaikan oleh Pelaksana tugas (Plt) Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana.