LKPj Bupati 2021 Diterima dengan Catatan

KEPAHIANG ,CURUPEKSPRESS.COM    - Setelah melakukan pembahasan panjang yang melibatkan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) dan tim anggaran pemerintah daerah (TAPD), 5 fraksi di DPRD Kepahiang sepakat untuk menerima untuk mengesahkan laporan pertanggungjawaban APBD 2021 menjadi peraturan daerah (Perda) meski didalam pandangan umum masing-masing fraksi masih terdapat banyak catatan untuk dilakukan pembenahan oleh eksekutif.

Adapun beberapa catatan yang disampaikannya, diantaranya evaluasi terkait mekanisme pemungutan pajak dan retribusi daerah yang mengakibatkan belum maksimalnya pendapatan daerah.

Banggar juga meminta Bupati Kepahiang untuk dapat  menggali potensi pendapatan dengan merevitalisasi aset yang ada dan menambah aset yang berpotensi untuk dapat meningkatan PAD dan juga catatan khusus bupati diminta untuk melakukan evaluasi pada setiap OPD yang dinilai dewan capaian PAD yang masih rendah.

Hal ini sebagaimana yang terangkum dalam laporan badan anggaran (Banggar) DPRD Kepahiang yang kemarin dibacakan juru bicara Banggar Eko Guntoro SH.

Menyikapi hal tersebut Bupati Kepahiang Dr Ir Hidayatullah Sjahid MM IPU yang dikonfirmasi sesaat selesai mengikuti sidang paripurna DPRD Kepahiang dengan agenda penyampaian pendangan umum fraksi dan penandatanganan kesepakatan bersama antara pimpinan DPRD Kepahiang dan Bupati atas LKPj dimaksud Selasa (26/7) kemarin, menyampaikan apa yang menjadi catatan dan masukan DPRD Kepahiang akan dijadikan pihaknya sebagai bahan untuk melakukan perbaikan pada tahun tahun berikutnya.

"Kami menyampaikan terima kasih pada keseluruhan fraksi yang sudah melakukan pembahasan dan menghasilkan beberapa rekomendasi dan catatan untuk kami lakukan perbaikan. Tentu saja masukan itu kami terima dan kami juga meminta masing-masing OPD untuk dapat melakukan apa yang sebelumnya sudah menjadi masukan dari anggota dewan kita. Semua itu untuk kebaikan gersama dan kami akan melaksanakannya," jelas bupati.

Bupati juga meminta masing-masing pimpinan OPD untuk dapat mengikuti seluruh agenda kerja yang dijalankan dewan, dan meminta masing-masing OPD juga mendahulukan kepentingan masyarakat, pemerintah dari pada kepentingan pribadi dan keluarga.