REJANG LEBONG, CURUPEKSPRESS.COM - Rapat koordinasi (Rakor) pengendalian inflasi di daerah kembali digelar secara zoom meeting oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri ) RI, Senin (20/2) kemarin.
Sebagaimana diketahui Badan Pusat Statistik (BPS) pusat menunjukan hasil inflasi yang sangat baik di awal tahun januari yaitu diangka 5,28 persen secara nasional.
"Di Januari lalu sudah disampaikan hasil survei oleh BPS pusat bahwa inflasi pada bulan Januari turun diangka 5,28 persen. Tentu ini angka yang sangat signifikan sekali dibandingkan tahun sebelumnya," sampai Assiten II Sekda Kabupaten Rejang Lebong, Asli Samin SKM.
Lebih lanjut dirinya menjelaskan, adapun komoditi pangan yang menyumbang kenaikan harga seperti beras menyumbang kenaikan harga di 147 kabupaten/kota, bawang merah di 125 kabupaten/kota, minyak goreng di 118 kabupaten/kota, dan cabai merah di 96 kabupaten/kota.
BACA JUGA:Surat PAW Dikirim ke Provinsi
BACA JUGA:SPAN PTKIN IAIN Curup, Siswa Sudah Bisa Daftar
"Jadi ada beberapa komoditi pangan yang terpantau harganya naik, yang diantaranya beras, bawang merah, minyak goreng dan cabai merah," paparnya.
Informasi diperoleh dari pusat, pada bulan Februari ini telah terjadi penemuan beras oplosan yaitu beras dengan harga medium dioplos untuk dijual menjadi beras premium.
Lanjutnya, tentu hal ini dipicu oleh kenaikan harga beras saat ini. Oleh karena itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, dalam rakor ini berharap ada sanksi tegas bagi pelaku pengoplosan.
"Dari hal tersebut perlu adanya penegakan hukum serta memberikan sanksi denda atau pencabutan izin bagi distributor yang nakal seperti melakukan penimbunan barang," ujarnya.
Dikatakan Asli, seluruh kabupaten/kota termasuk Kabupaten Rejang Lebong diminta untuk sama-sama melakukan langkah-langkah strategis. Mulai dengan melakukan sosialisasi dan operasi pasar.
BACA JUGA:102 Pejabat Dirotasi, 3 Diantaranya Kepala OPD
BACA JUGA:PPDI Segera Kunjungi Diduga Korban Pemerkosaan
"Sedangkan untuk masalah cabai merah dan bawang merah bisa diatasi dengan cara menanam bersama atau bekerja sama dengan daerah penghasil," tambahnya.
Masih dikatakannya, Mendagri juga berpesan bagi kepala daerah juga diharapkan tidak ragu-ragu untuk meminta pendapat dalam penggunaan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) baik untuk bantuan sosial (Bansos) maupun menstabilkan harga serta operasi pasar murah.