Bupati: WTP Bukan Jaminan Bersih Korupsi

KEPAHIANG, CE - Penghargaan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diraih oleh Pemkab Kepahiang dalam penggelolahan keuang daerah dari Kemenkeu RI melalui Badan Pemeriksaan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) di satu sisi menjadi sebuah kebanggaan. Dalam artian Pemkab Kepahiang telah mampu melaksanakan pelaporan keuangan secara akuntabel. Namun di sisi lain hal ini tidaklah menjadikan bahwa dalam pelaksanaannya bersih dari tindak pidana korupsi.

Hal ini ditegaskan oleh Bupati Kepahiang Dr Ir Hidayatullah Sjahid MM. Dikatakannya, raihan WTP bukan berarti semuanya sudah bersih dari unsur Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN). "Pasalnya predikat WTP tersebut adalah penghargaan yang diberikan kepada Pemkab Kepahiang karena sudah menjalankan roda pemeritahan sesuai dengan administarsi yang terukur secara umum. Tetapi bila digunakan audit investigasi, audit kinerja dan audit kepatuhan, belum tentu semua akan bersih dari jerat hukum. Bisa saja ada penyalahgunaan keuangan negara di dalamnya," terang Bupati.

Lebih jauh dijelaskannya bahwa secara subtasi WTP adalah pandangan yang diberikan oleh auditor eksternal kepada pemerintah daerah secara umum (general). "Sekali lagi WTP ini bukan audit investigasi, bukan audit kepatuhan, bukan juga audit kinerja. Secara subtansi WTP tidak menjadi jaminan jika tidak ada lagi unsur KKN di dalamnya," lanjutnya menegaskan.

Bupati menyampaikan harapan bahwa SKPD harus tetap bekerja sesuai dengan aturan dan tidak bermain-main dalam mengunakan uang Negara. Dalam hal ini lanjutnya selalu meningkatkan kinerja dalam pengelolahan keuangan terutama Badan Keuang Daerah. "Saya berharapa Badan Keuangan Daerah selalu meningkatkan kinerja. Sekali lagi saya katakan WTP belum mencerminkan efesiensi, efektifitas, karena ini baru bersifat general," terang Bupati. (CE3)

Sumber: