Pasukan Kuning Grudug Kantor DPRD Lagi

Pertanyakan SK dan Gaji 2 Bulan

KEPAHIANG, CE - Untuk kali keduanya sebanyak 63 orang tenaga kontrak tenaga kebersihan di Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kepahiang mendatangi kantor DPRD Kepahiang, Sabtu (4/3) lalu. Kedatangan pasukan kuning ini, untuk mempertanyakan kejelasan SK dan menuntut gaji mereka yang belum dibayar.

Kedatangan puluhan tenaga kebersihan ini disambut oleh Waka I DPRD Kepahiang Andrian Defandra SE didampingi Hamdan Sanusia SSos, dan Armin Jaya. Beberapa orang perwakilan di terima di ruang Komisi 3. Sisanya menunggu di luar. Salah seorang petugas kebersihan Nurbaya (40) mengatakan bahwa maksud kedatangan pasukan kuning ingin mempertanyakan kejelasan SK dan honor yang belum dibayarkan selama 2 bulan.

"Maksud kedatangan kami ke sini ingin menanyakan masalah SK. Kemudian honor kami selama 2 bulan yang belum dibayar," ujar Nurbaya di hadapan Waka I dan sejumlah anggota DPRD Kepahiang. Menanggapi hal tersebut Andrian mengatakan bahwa untuk menerbitkan SK itu merupakan kebijakan pimpinan daerah (Bupati). "SK itu diterbitkan dan ditandatangani oleh Bupati. Jadi Bupati yang punya kebijakan untuk menerbitkan SK itu," sampai Andrian.

Andrian mengatakan jika SK merupakan syarat dasar untuk pembayaran honor, maka dari itu akan dicarikan solusinya. "Dasar pembayaran gaji itu adalah SK. Jika tidak ada SK maka tidak bisa dibayarkan,tetapi saya minta semua petugas yang tidak mendapatkan SK agar bersabar,kami akan mencari solusinya," ujar Andrian. Sesaat kemudian Plt Kadis Lingkungan Hidup Muktar Yatip SPd datang dan ikut rapat di hadapan perwakilan pasukan kuning itu. "Saya sudah pastikan bahwa bendahara tidak akan membayarkan gaji ke 67 petugas kebersihan itu, karena pembayaran gaji itu berdasarkan tanggal SK," jelas Muktar.

Ia mengatakan sudah sangat pusing memikirkan pembayaran gaji ke 63 orang petugas kebersihan yang tidak memiliki SK, maka dari itu ia meminta solusi dari DPRD. "Saya sudah sangat pusing memikirkan gaji petugas kebersihan yang tidak bisa dibayarkan selama 2 bulan sementara mereka masih bekerja. Maka dari itu pak saya minta agar diberikan solusinya," kata Muktar.

Menanggapi hal tersebut Andrian mengatakan bahwa pembayaran gaji ke 63 orang petugas kebersihan hanya bisa dilakukan pada usulan APBD Perubahan atau APBD tahun 2018. "Solusinya dengan mengusulkan pembayaran Honor tersebut pada APBD Perubahan atau pun dianggarkan pada APBD tahun depan," tegas Andrian. Menariknya dalam pertemuan yang dihadiri Plt Kadis BLH ini belum berakhir di dalam ruangan. Saat Waka 1 DPRD Andrian Defandra SE, Armin Jaya, Hamdan Sanusi akan keluar, pasukan kuning sudah menunggu di luar untuk memastikan hasil keputusan. Bahkan diantaranya ada yang menangis.

"Kami minta gaji kami 2 bulan dibayarkan pak, jangan cuma janji," teriak salah satu petugas kebersihan sambil menangis. Di hadapan seluruh petugas kebersihan yang hadir Waka 1 DPRD Kepahiang berjanji akan segera menyelesaikan permasalahan ini. "Bapak-bapak, dan ibu-ibu kami akan segera sampaikan ini kepada Bupati Kepahiang. Nanti akan dicarikan solusinya. Kami akan perjuangkan," terang Andrian di hadapan pasukan kuning.

Namun, suasana semakin tegang saat salah seorang petugas kebersihan tak bisa membendung emosi sempat mengeluarkan kata-kata hujatan. "Mana janjinya pak, katanya kami akan dikasih SK? Katanya kami tidak akan diganti? Gaji kami akan dibayar? Ini namanya penipuan," sampai Purna Dewi salah satu tenaga kebersihan dengan penuh emosi. Di sisi lain Candra (27) juga petugas kebersihan mengatakan bahwa ia bersama yang lainnya belum terima gaji. "Saya masih ingat tanggal 10 Februari lalu Bupati mengatakan pasukan kuning tidak ada yang dipecat. Tapi sebanyak 63 orang, termasuk saya tidak ada SK nya. Padahal saya sudah bekerja 2 bulan. Gaji kami belum dibayar," pungkas Candra.

Pasukan kuning bisa diredam dengan adanya komunikasi antara Waka 1 DPRD Kepahiang yang didampingi Hamdan Sanusi SSos, Armin Jaya dan Plt Kadis Lingkungan Hidup di depan pasukan kuning untuk bersabar. (CE3)

Sumber: