Tenaga Kesehatan Puskesmas Kurang

CURUP TIMUR, CE - Terkait dengan akan adanya penambahan tenaga perawat seperti yang disampaikan Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Rejang Lebong, Khirdes Lapendo Pasju STTP pada pemberitaan yang diterbitkan oleh CE edisi 9 Januari 2018 kemarin.

Kondisi tersebut bersambut dengan kekurangan perawat yang disampaikan oleh puskesmas yang ada di Kabupaten Rejang Lebong. Hal ini diakui oleh Plt Kadinkes Rejang Lebong, Syamsir SKM MKM melalui Kasi Sumber Daya Manusia Kesehatan, Fauziah Aini SKM saat dimintai konfirmasi Rabu (10/9) kemarin.

"Iya memang benar masih ada kekurangan tenaga di beberapa Puskesmas di Rejang Lebong," sampainya.

Namun dirinya menyebutkan bahwa kekurangan tersebut bukanlah meliputi tenaga keperawatan saja, namun juga tenaga dibidang lainnya. Dimana diantaranya yakni perawat gigi, tenaga gizi, tenaga analis, tenaga farmasi, sanitasi atau Kesling dan juga tenaga TU.

"kalau untuk perawat fungsional itu saat ini di seluruh Puskesmas itu jumlahnya ada sebanyak 242 perawat, jumlah tersebut sebenarnya sudah bisa dicukupkan akan tetapi saat ini karena masih ada beberapa tenaga dibidang lain yang memang kurang, sehingga sebagian perawat terkadang terpaksa harus mengisi bagian yang kurang tersebut," jelas Fauziah.

Fauziah merincikan paling tidak saat ini harus ada penambahan sebanyak 47 tenaga kesehatan agar kekurangan yang ada di Puskesmas saat ini bisa tercukupi. "Perawat gigi itu kita masih kurang sebanyak 16 orang, tenaga gizi kurang 5 orang, tenaga analis 10 orang, tenaga farmasi 9 orang, Kesling 4 orang dan Tata Usaha (TU) 3 orang," rincinya.

Lebih jauh dirinya mengatakan bahwa kekurangan tersebut sebelumnya juga sudah dilaporkan kepada BPKK. Hanya saja saat ini tinggal BKPP yang menentukan untuk penambahannya termasuk juga dengan penempatannya sendiri.

"Kami Dinkes ini hanya mendata dan mengusulkan, kami tidak ada kewenangan untuk menempatkan dan menempatkan pegawai, untuk penambahannya berapa termasuk juga penempatannya nanti kita serahkan kepada Badan Kepegawaian," pungkasnya. (CE2)

Sumber: