Pasal TPP, Pegawai TU SMA/SMK Ngadu ke Dewan

BENGKULU, CE - Mengaku Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) tidak sesuai, Rabu (22/7) kemarin, belasan perwakilan staf Tata Usaha SMA/SMK se-Provinsi Bengkulu ngadu ke Komisi IV DPRD Provinsi Bengkulu. Dimana rombongan TU tersebut diterima oleh Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Bengkulu, Zainal S.Sos didampingi Sekwan Provinsi, H. M Rizal.
Diungkapkan Zainal yang mendengar langsung keluhan para sfat TU non seritifikasi itu hanya menerima TPP Rp 300 ribu per bulan. Padahal sesuai dengan perjanjian awal itu akan beri Rp 1 Juta.
"Mereka ini mengharapkan dapat SK Bupati atau walilota sebagai Pegawai Tidak Tetap. Jadi nantinya tidak ada lagi alasan dalam pemberian TPP tersebut. Selain itu juga, mereka sudah pernah mendatangi dewan Kabupaten/Kota dalam menyampaikan hal ini, akan tetapi tidak ada tindak lanjutnya," sampai Zainal.
Dikatakannya, setelah mendengar keluhan dari pada para staf TU dari beberapa sekolah tersebut, pihak dewan akan mengaji terlebih dahulu dan akan minta keterangan dari pihak Pemprov.
"Ini akan kita (Dewan) kaji terlebih dahulu, jika nanti memenag benar apa yang disampaikan oleh para staf TU dari beberapa sekolah itu benar. Maka kita akan mencoba menyurati pihak terkait (Pemprov Bengkulu)," kata Zainal.
Selain itu, lanjut Zainal, peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 8 tahun 2017 yang mewajibkan guru non PNS wajib mengantongi SK dari Pemerintah daerah untuk mendapatkan TPP sesuai yang telah di tetapkan. Dirinya menyampaikan para guru juga mengharapkan pemberian SK merata bagi semua baik yang berijasah SMA maupun S1 agar bisa mengikuti uji kompetensi dan sertifikasi.
"Kalau kita melihat dari peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 8 tahun 2017 memang seharusnya kepala daerah itu wajib memberikan SK tersebut, baik itu yag ijazah SMA maupun S1," pungkasnya. (CE2)

Sumber: