Teken Komitmen Penyelenggaraan MPP, Bupati Siap Sukseskan Rencana Pembangunan

CE ONLINE - Bupati Kabupaten Lebong, Kopli Ansori diwakili Asisten I Sekretariat Daerah (Setda), Jafri, S.Sos didampingi Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kabupaten Lebong, Bambang AS dan seluruh 38 kota di seluruh Indonesia saat ini tengah melakukan teken Komitmen Penyelenggaraan MPP, yang mana bertujuan untuk mensukseskan rencana pembangunan yang berada di wilayah lebong.

Kegiatan penandatanganan komitmen penyenggaraan MPP dilaksanakan di sela-sela sosialisasi yang dilakukan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) di Hotel Fairmont, Jakarta, pada Selasa (2/3).

Penandatangan komitmen tersebut merupakan wujud keseriusan kepala daerah dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat melalui Mall Pelayanan Publik (MPP) tahun 2021.

Asisten I Setda Lebong, Jafri menyampaikan, penandatanganan itu merupakan tindak lanjut rencana penyelenggaraan MPP pada tahun 2021 ini. Bahkan, ini dilakukan untuk menyukseskan rencana pembangunan MPP di wilayah Lebong.
"Kegiatan ini terkait dengan rencana beberapa pemerintah daerah untuk menyelenggarakan MPP dan sebagai wujud komitmen kepala daerah untuk menyukseskan rencana tersebut dan salah satunya di Kabupaten Lebong," ucapnya.

Ditambahkanya, bangunan MPP ini sudah dibangun sejak 2018 lalu, yang berada di sebelah kantor DPM-PTSP, yang mana hingga saat ini belum beroperasi.
"Kalau operasinya sudah dimulai. Tapi, untuk launchingnya belum. Sebenarnya, tahun 2021 ini sudah harus di launching. Tapi, karena masih pandemi, jadi ditunda," katanya.

Menurutnya, adapun fungsi MPP ini akan menggabungkan seluruh bentuk pelayanan yang ada di lingkungan Pemkab Lebong. Itupun sebagaimana diatur dalam Permendagri nomor 138 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

Terlebih lagi, masih ada sekitar 30 persen sarana pendukung belum dibangun, terutama instansi vertikal. Seperti, Badan Pertahanan Nasional (BPN), Kementerian Agama, telekomunikasi, PLN, dan instansi lainnya.
"Insya Allah tahun 2022 bisa selesai. Bahwa tujuan utama dari penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan pelayanan publik. Dalam rangka untuk mempermudah dan meningkatkan kualitas pelayanan publik, maka perlu diintegrasikan dalam sistem MPP, dan juga dengan berdirinya MPP di Kabupaten Lebong, masyarakat tidak perlu repot mengurus banyak hal. Administrasi hingga perizinan berusaha, bisa dilakukan dalam satu tempat," tutupnya. (CE8)

Ingin Berlangganan Koran? Hubungi Kontak Whatsapp +62 821-7863-9651

IKUTI JUGA AKUN MEDIA SOSIAL CE DIBAWAH INI:

Sumber: