Dewan Desak Pemprov Percepat Lelang

CE ONLINE - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bengkulu, mendesak Pemerintah Provinsi Bengkulu untuk mempercepat lelang kegiatan di Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) dalam rangka mempercepat realisasi anggaran. Ini sebagaimana diungkapkan Anggota Komisi III DPRD Provinsi, Tantawi Dali S.Sos M.M, Rabu (2/6) kemarin.
"Kita minta percepat pelaksanan lelang di UKPBJ, apalagi sebelumnya sudah ada kesepakatan antara Banggar dan OPD, tidak ada perpanjangan 50 hari bagi kegiatan yang belum selesai pasca tahun anggaran berakhir. Kesepakatan ini agar daerah tidak terhutang pada rekanan, yang jelas kita minta segera kejar serapan anggaran," ungkapnya.

Dikatakan Tantawi, salah satu yang menjadi sorotan utama dewan saat ini adalah terkait belanja modal. Dimana sampai dengan saat ini realisasi masih terbilang rendah, sehingga Pemprov Bengkulu diminta dapat meningkatkan serapan anggaran mengingat sekarang ini sudah memasuki pertengahan tahun anggaran.
"Masih rendahnya realisasi yang dimaksud, tentu saja eksekutif harus segera menggejar serapan anggaran. Apalagi terkait rendahnya realisasi ini, daerah kita juga menjadi sorotan pemerintah pusat. Tentu saja dengan capaian itu menunjukkan fakta, jika banyak kegiatan yang belum berjalan," ujarnya.

Sebagaimana diketahui, hingga 30 April 2021 dari total alokasi anggaran belanja modal sebesar Rp 425,83 miliar, baru terealisasi Rp 14,06 miliar atau 3,30 persen. Sehingga diketahui tidak lebih baik dibanding TA 2020, dimana dari total alokasi sebesar Rp 661,42 miliar, hingga 30 April 2020 sudah terealisasi 70,75 miliar atau 11,57 persen.

Ia juga mengimbau untuk mendahulukan kegiatan yang bersifat pembangunan infrastruktur di 10 kabupaten/kota. Yang sejauh ini belum terlihat sama sekali kegiatannya berjalan, sehingga menjadi pertanyaan, masalah apa yang dihadapi Pemprov karena refocusing juga sudah dilakukan.
"Sama-sama kita ketahui jika APBD tahun ini disahkan November tahun lalu," pungkasnya.

Sebelumnya, Ketua Komisi III DPRD Provinsi, Sumardi mendorong agar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) setempat segera merealisasikan anggaran dana yang sudah terprogram di dalam APBD tahun ini. Terlebih menindaklanjuti instruksi Presiden bahwa apabila ada daerah yang tidak bisa merealisasikan anggaran, maka Menteri Keuangan (Menkeu) akan mengurangi atau menahan dana transfer untuk daerah bersangkutan.

Dikatakannya bahwa, desakan agar perealisasian anggaran segera dilakukan, karena akan mulai memasuki pertengahan tahun, yang artinya efektifitas pelaksana belanja modal barang dan jasa. Dengan ditandai meningkatnya daya beli dari uang yang beredar di tengah-tengah masyarakat, tinggal 6 bulan lagi.
"Belum lagi program pembangunan yang tertuang dalam APBD itu, perencanaannya sudah matang. Ini sama juga menandakan OPD tidak siap, padahal Gubernurnya sudah lari sekencang-kencangnya, tapi OPD-nya terkesan masih saja santai," singkatnya. (CE2)

Ingin Berlangganan Koran? Hubungi Kontak Whatsapp +62 821-7863-9651

IKUTI JUGA AKUN MEDIA SOSIAL CE DIBAWAH INI:

Sumber: