Gubernur Tawarkan Solusi Permasalahan Impor Daging

CE ONLINE- Gubernur Bengkulu, Dr H Rohidin Mersyah menawarkan solusi untuk permasalahan impor daging sapi dari luar negeri. Dimana impor daging yang secara statistik hampir 1 triliun per tahunnya, sementara daerah sendiri hanya mampu menyediakan bibit sapi 20 sampai 30 ekor saja.

Maka dari itu menurutnya, perlu kebijakan menyeluruh terkait integrasi Kebun Sawit dan Peternakan Sapi. mengingat edaulatan pangan adalah harapan seluruh masyarakat Indonesia dan merupakan cita - cita dari berdirinya bangsa, serta menjadi keharusan karena berhubungan dengan eksistensi dan keberlanjutan suatu bangsa.
"Ada beberapa puluh juta bahkan sekarang kebun sawit yang ada di Indonesia diwajibkan untuk mengintegrasikan dengan peternakan sapi. Saya kira akan menjadi solusi bahwa ketersediaan daging menjadi bisa teratasi, di samping itu siklus distribusinya harus diatur," ungkapnya.

Rohidin berpendapat, walaupun masih impor, tidak bisa dari beberapa pintu pelabuhan, selain tidak efisien, kontrol penyakit zoonosis akan sulit dan menambah biaya. Maka pembangunan karantina nasional di Pelabuhan Pulau Baai, dapat menjadi solusi permasalahan tersebut.
"Perlu dukungan dari pemerintah pusat, ketika semua terpusat dari satu pintu pelabuhan, di situ dilakukan proses karantina dan pemotongan untuk kebutuhan Indonesia, tentu akan lebih efisien," kataya.

Menurutnya, disatu sisi Pemprov juga punya posisi bargaining karena satu pintu melalui importir, distribusi lebih cepat, juga pengendalian penyakit lebih aman. Ha ini karena terintegrasi dengan pelabuhan, tentu ini harus menjadi kebijakan nasional.

Kendati demikian, Gubernur menyatakan, fokus utama kedaulatan pangan adalah tetap beras. Beras bukan saja menjadi bahan makanan pokok masyarakat Indonesia, tetapi beras dapat mengganggu ekonomi nasional.
"Ketika pasokan beras terganggu hal ini akan mempengaruhi daya tahan bangsa," kata Gubernur.

Menurutnya, kebijakan nasional terkait dengan kebutuhan pokok beras ini harus komprehensif dan terpadu, bukan sekedar larangan alih fungsi lahan. Lahan pertanian semakin lama semakin menurun, salah satunya adalah karena kurang menguntungkan, untuk itu diperlukan intervensi dari pemerintah.
"Ini harus kebijakan nasional, pembangunan sarana irigasi, penyediaan pupuk dan bibit, yang tidak kalah penting keterjaminan harga, maka di sinilah perlu intervensi pemerintah. Sehingga petani harus diuntungkan dengan dengan usaha tani dan harga bisa dijangkau oleh masyarakat," pungkasya. (CE2)

Ingin Berlangganan Koran? Hubungi Kontak Whatsapp +62 821-7863-9651

IKUTI JUGA AKUN MEDIA SOSIAL CE DIBAWAH INI:

Sumber: