Pendapatan Berkurang Rp 109,05 M, Sejumlah Kegiatan Diprediksi Belum Bisa Direalisasikan
CE ONLINE - Dari proyeksi Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) APBD Perubahan tahun ini, terjadi pengurangan pendapatan yang disebabkan beberapa hal. Akibatnya, sejumlah kegiatan yang telah dialokasikan dalam APBD Provinsi Bengkulu pada tahun ini diperkirakan belum bisa direalisasikan.
"Berkaca pada Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA), pendapatan APBD murni tahun ini berkisar Rp 3,06 triliun. Tapi dalam KUA-PPAS Perubahan, proyeksi pendapatan hanya tersisa Rp 2,95 miliar. Dari sana menunjukkan adanya pengurangan sekitar Rp 109,05 miliar," ungkap Anggota Banggar DPRD Provinsi Bengkulu, Mohd. Gustiadi, S.Sos.
Pria yang akrab disapa Edi Tiger ini mengatakan, berkurangnya pendapatan itu baik pada Pendapatan Asli Daerah (PAD), pendapatan transfer, ataupun pendapatan daerah lainnya yang dianggap sah.
Seperti PAD saja, dalam APBD murni ditargetkan Rp 772,72 miliar.
"Akan tetapi dalam proyeksi APBD Perubahan tinggal Rp 694,28 miliar. Artinya ada pengurangan target Rp 78,44 miliar," katanya.
Sementara, dengan pengurangan pendapatan itu, secara otomatis juga terdampak pada belanja daerah. Sehingga pihaknya memprediksikan sejumlah kegiatan yang sebelumnya telah dialokasikan dalam APBD murni, bisa-bisa tidak terealisasi.
"Kalau dari proyeksi KUA-PPAS Perubahan seperti pada belanja modal saja, terdapat pengurangan Rp 19,75 miliar," ujar Edi.
Terpisah Anggota Banggar DPRD Provinsi lainnya, Andaru Pranata menambahkan, pengurangan pendapatan juga disebabkan karena adanya pemotongan atau pemangkasan Dana Alokasi Umum (DAU) dari pusat, yakni berkisar Rp 40,15 miliar sebelumnya.
Dimana menurut TAPD Provinsi, pemotongan DAU berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No 17 tahun 2021.
"Yang juga menjadi sorotan kita, adanya pengurangan target PAD dari sektor pajak daerah. Dimana dalam proyeksi KUA-PPAS Perubahan tahun ini, pengurangan itu belum termasuk visi dan misi Gubernur dan Wagub terkait pembebasan pajak kendaraan bermotor. Terus terang saja, kita khawatir nantinya pajak daerah bisa jadi tidak mencapai target," singkatnya. (CE2)
Ingin Berlangganan Koran? Hubungi Kontak Whatsapp +62 821-7863-9651
IKUTI JUGA AKUN MEDIA SOSIAL CE DIBAWAH INI:
Sumber:
